Malang Corruption Watch (MCW) meminta KPK melakukan supervisi khusus pada 40 anggota DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW) yang dilantik Senin (10/9/2018).
Pelantikan ini dilakukan melalui rapat paripurna istimewa yang dilakukan sepuluh Parpol pemenang Pemilihan Legislatif 2014 lalu.
Fahrudin Koordinator MCW menilai, pelantikan ini berisiko terhadap pembahasan anggaran dan peraturan daerah yang tidak optimal.
“Ada dua dimensi di pelantikan anggota baru DPRD Kota Malang hasil PAW, yakni dimensi pesimisme dan dimensi optimisme,” katanya seperti dilaporkan Radio Tidar Sakti Malang dalam Jaring Radio Suara Surabaya.
Dimensi pesimisme yang dimaksud Fahrudin adalah anggota baru tidak akan membawa perubahan. Selain itu juga ada dimensi optimisme untuk pemberantasan korupsi dalam tubuh DPRD Kota Malang.(dim/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
