Komnas HAM Kunjungi Jatim Pantau Pemenuhan Hak Masyarakat di Pemilu 2019

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menggelar kunjungan di Jawa Timur terkait pemenuhan hak-hak masyarakat di Pemilu 2019 pada Kamis (21/3/2019).

Bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Mohammad Choirul Anam Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM berdialog dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Jatim.

Anam mengaku, kedatangannya ke Surabaya berkaitan dengan penggalian isu dan aspirasi masyarakat terkait pemenuhan hak pada Pemilu 2019. Ia menilai, masih ada banyak persoalan hak politik dalam pemilu yang akan digelar kurang dari satu bulan itu.

“Ada potensi hilangnya hak politik masyarakat. Hari ini kita mengikuti pemilu dengan 5 surat suara. Ada persoalan, belum tentu orang bisa nyoblos hanya karena punya E-KTP dan terdaftar di DPT. Regulasinya memungkinkan memberangus hak-hak politik,” ujar Anam ketika berbicara di Kantor LBH Surabaya pada Kamis (21/3/2019).

Ia mencontohkan, banyak orang berpotensi kehilangan hak suaranya karena tidak berada di kota dimana KTPnya tertulis. Menurutnya tahanan di Lapas, orang yang dirawat di Rumah Sakit luar kota, dan sebagainya.

“Dari 5 surat suara, orang mungkin bisa hanya dapat 2 atau 3 saja,” katanya.

Selain regulasi yang bisa memberangus hak politik, persoalan hak lain yang ada di Pemilu 2019 juga terkair kelompok minoritas rentan. Dalam diskusi ini, turut hadir perwakilan Gaya Nusantara dan Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos).

“Pemilu 2019, satu minggu yang lalu sempat diskusi. Apa teman-teman pulang ke kotanya? Rata-rata mereka bilang kalau aku nyoblos tapi hakku ya gak terpenuhi. Aku nyoblos, tapi LGBT tetep menjadi minoritas, yang tetep jelek di masyarakat. Akhirnya ini yang bikin orang golput,” ujar Arief perwakilan Gaya Nusantara.

Selain Arief, Feby Damayanti perwakilan dari Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos) juga mengatakan, persoalan waria di pemilu 2019 adalah persoalan identitas. Rata-rata dari mereka sudah malas membicarakan partisipasi politik pada Pemilu 2019 karena tidak berdampak pada persoalan identitas yang mereka hadapi.

Selain kelompok LGBT, kelompok disabilitas dan buruh yang bekerja jauh dari daerah asalnya juga dibahas dalam diskusi tersebut. Anam mengaku akan menyerap aspirasi dari daerah-daerah untuk memetakan potensi tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pemilu 2019. (bas/tin/rst)