Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020 yang baru menjadi Rp101.244.409.000, Jumat (22/11/2019).
Eddy Cristijanto Kepala Bakesbangpol Surabaya mengatakan, NPHD hasil penyesuaian penambahan honor penyelanggara pilkada ad hoc ini sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diketahui honor penyelenggara pilkada ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sebelumnya tidak masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Surabaya 2020 yang diteken Wali Kota Surabaya dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada 7 Oktober 2019 lalu.
“Anggaran Pilkada Surabaya 2020 pada NPHD yang lama sebesar Rp84.637.990.000. Karena ada penambahan anggaran untuk kenaikan honor penyelenggara pilkada ad hoc, maka total anggaran pilkada berdasarkan NPHD yang baru menjadi Rp101.244.409.000,” kata Eddy.
Sementara itu, Nur Syamsi Ketua KPU Surabaya mengatakan, setelah NPHD yang baru hasil penyesuaian ditandatangani, pihaknya akan melakukan pencatatan ke Kanwil Perbendaharan Negara dan dicatatkan di APBD baru, kemudian bisa dilakukan pencairan anggaran untuk pelaksanaan pilkada.
“Paling tidak dibutuhkan waktu tujuh hari kerja,” kata Nur Syamsi.
Syamsi mengatakan, agenda KPU Surabaya terdekat dalam tahapan pilkada adalah menyiapkan pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan pada 25 November 2019 hingga 8 Desember 2019. Lalu, 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020 penerimaan syarat calon perseorangan.
“KPU Surabaya juga akan memulai membuka perekrutan tenagag ad hoc pilkada pada 1 Januari 2020,” katanya. (bid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
