DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu
Kamis, 25 April 2024 | 21:41 WIB
Abdul Malik Praktisi Hukum Surabaya menyoroti sering munculnya wajah Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya di sejumlah alat peraga Eri Cahyadi-Armuji Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Nomor Urut 1 di Pilwali Surabaya.
Dia menyoroti sejumlah baliho Eri Cahyadi yang banyak terpasang di sejumlah lokasi di Surabaya yang menyertakan foto Risma. Malik pun meminta Bawaslu menertibkan baliho-baliho yang berpotensi melanggar netralitas ASN itu.
“Banyak ditemui di mana-mana. Di dekat rumah saya juga ada gambarnya Bu Risma dengan calon wali kota Eri Cahyadi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Senin (28/9/2020).
Malik yang Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu bilang pemasangan gambar atau foto Risma pada alat peraga paslon Eri-Armuji (ErJi) harus ditindak Bawaslu, Linmas, dan Satpol PP Kota Surabaya.
“Bu Risma tahu tapi dibiarkan. Ini harus ditindak tegas. Bawaslu, Linmas, dan Satpol PP harus bertindak tegas dan mencopot APK paslon yang memasang foto atau gambar Bu Risma. Karena ini pelanggaran,” ujarnya.
Pemasangan gambar Risma, menurut Malik, berpotensi memunculkan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya.
“ASN Pemkot Surabaya bisa tidak netral. Mereka yang tidak mematuhi wali kota takut kena sanksi, jadi mereka tidak netral lagi. Karena itu baliho APK yang memuat foto Bu Risma harus segera dicopot,” katanya.
Malik yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim itu bilang, ketidaknetralan Risma yang condong ke Eri juga akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan tindak pidana korupsi.
Apalagi, kata dia, perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2020 disusun ketika Eri Cahyadi masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
“Polisi, kejaksaan harus turun menyelidiki. KPK harus memantau. Aparat penegak hukum tugasnya juga melakukan pencegahan. Penggelontoran dana PAK APBD. Proyek-proyek itu wajib dipelototi, wajib diantisipasi. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk kepentingan politik,” kata Malik.
Malik menegaskan, kalau memang Risma memang berniat membantu mantan anak buahnya di pemkot di Pilwali Surabaya 2020, Risma harus dengan berani mundur dari posisi wali kota dan menyerahkan kewenangan kepada Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya.
“Kalau Bu Risma ingin mengawal anak emasnya (Eri Cahyadi) di pilwali, ya, mundur saja dari Wali Kota Surabaya. Kasihkan Plt wali kota kepada Whisnu Sakti Buana. Sehingga bisa menjadi ketua tim sukses Eri. Itu yang benar. Lebih jentelmen dan jelas arahnya,” katanya.(den/lim)
NOW ON AIR SSFM 100
