Kamis, 20 Januari 2022

Menuju Bali Democracy Forum, Sekjen PBNU Ingatkan Pentingnya Cegah Regresi

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Forum diskusi “Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri", Kamis (2/12/2021). Foto: Istimewa

Helmy Faishal Zaini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama mengatakan, Pandemi Covid-19 mempercepat penurunan (regresi) kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara.

Dia kutip catatan Economist Intelligent Unit (EIU) soal penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara yang merupakan bagian dari tantangan pandemi bagi demokrasi.

“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi. Tapi saya optimistis, demokrasi bisa terus bertahan di tengah tekanan,” katanya, Kamis (2/12/2021).

Dia sampaikan itu dalam forum diskusi bertajuk “Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri”.

Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu datang dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi.

Dia bilang, pada pelantar (platform) digital bertebaran berbagai hal yang mengancam demokrasi. “Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital,” ujarnya.

Dia berpendapat, paham-paham itu justru memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi. Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat paham itu tidak mungkin dilarang.

Karena itu, dia bilang, pemahaman masyarakat atas isu itu perlu ditingkatkan. Sehingga dipahami bahwa demokrasi bukan cuma soal hak beda pendapat. Kematangan demokrasi lebih dari hal itu.

“Butuh kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang,” ujarnya.

Menurutnya, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi. Karena demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.

“Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti yang diterapkan di Indonesia,” kata Helmy.

Turut hadir dalam forum diskusi yang membahas berbagai aspek demokrasi di era pandemi itu Mahmud Syaltout Pakar Politik Internasional Universitas Paramadina.

Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Dalam situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.

Menurutnya, tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.

“Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak jalan. Mereka jadi sensitif,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu juga mengatakan, di sejumlah negara lainnya, tekanan ekonomi justru berujung pada penggulingan pemerintah atau kudeta.

Dia juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri. Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran.

“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia.

Sementara itu, di forum yang sama, Teuku Faizasyah Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri mengatakan, pandemi justru memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru.

Sebab, menurutnya, ada kebutuhan pengendalian pandemi dan di sisi lain ada kebutuhan tetap menjaga hak-hak warga.
Pada negara-negara demokrasi, percobaan mencari keseimbangan itu dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat madani bisa bebas menyatakan pendapatnya.

Diskusi-diskusi antara masyarakat dan pemerintah seperti itu, kata dia, menjadi salah satu cara mencari keseimbangan baru di tengah pandemi. Namun, kondisi itu sulit diharapkan pada negara-negara otoriter.

Faizasyah mengatakan, melalui Bali Democracy Forum (BDF), Indonesia ingin menyediakan ajang bagi masing-masing negara berbagi pengalamannya dalam mengelola pandemi dan demokrasi.

BDF, kata dia, tidak ditujukan untuk membandingkan beragam versi demokrasi. Juga bukan untuk menyeragamkan beragam versi demokrasi di berbagai negara.

“Karena demokrasi itu tidak monolitik. Sangat berwarna,” ujarnya.

Sejak awal, kata dia, BDF tidak dirancang sebagai ajang mencari format terbaik demokrasi. BDF dirancang jadi forum saling berbagi untuk negara yang sedang mempraktikkan atau masih berminat pada demokrasi.

“Karena memang proses demokratisasi tidak selamanya mulus. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, demokratisasi yang dikenal sebagai Arab Spring tidak sepenuhnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Justru memicu penurunan kepercayaan warga,” ujarnya.(den/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Senja Penutup Tahun

Truk Derek Ringsek Setelah Tabrak Truk Gandeng Parkir

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Surabaya
Kamis, 20 Januari 2022
30o
Kurs