Rabu, 8 Desember 2021

Partai Demokrat: Moeldoko Berperan Aktif Rencanakan Kudeta Kepemimpinan AHY

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Teuku Riefky Harsya Sekjen DPP Partai Demokrat memberikan keterangan terkait isu rencana pengambilalihan kepemimpinan partai, Sabtu (6/2/2021), melalui rekaman video. Foto: istimewa

Teuku Riefky Harsya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat mengatakan, pihak yang menggerakkan pengambilalihan kepemimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan cuma segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.

Menurutnya, ada pihak eksternal dari luar partai yang berupaya aktif melengserkan AHY dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Salah seorang pihak eksternal yang disebut Riefky adalah Moeldoko mantan Panglima TNI yang sekarang menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Riefky membeberkan, Moeldoko tidak hanya sebatas mendukung, tapi juga aktif menyusun strategi, dan bahkan sudah punya rencana kerja kalau misi kudeta berhasil.

Pernyataan itu disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat, siang hari ini, Sabtu (6/2/2021), melalui rekaman video.

“Fakta menunjukkan, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, bukan cuma segelintir kader atau mantan kader, tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal. Dalam hal inj, paling tidak Moeldoko KSP. Fakta juga menunjukkan, apa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan cuma sekadar mendukung, tapi secara aktif akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan sudah membantah berbagai pernyataan sejumlah Pengurus Pusat Partai Demokrat, terkait isu kudeta.

Sekadar informasi, dalam keterangan pers, Senin (1/2/2021), AHY Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyebut ada pihak yang berupaya melakukan kudeta terhadap kepemimpinannya.

AHY mengatakan, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, gerakan tersebut melibatkan kader, mantan kader Demokrat, dan pejabat di lingkaran Joko Widodo Presiden.

Bahkan, AHY menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah Menteri dan pejabat penting di pemerintahan.

Terkait informasi tersebut, AHY berinisiatif mengirim surat resmi kepada Jokowi Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.

Tapi, Pratikno Mensesneg menyatakan Presiden tidak perlu menjawab surat dari AHY. Karena, hal yang dipersoalkan dinilai sebagai suatu dinamika internal partai politik.(rid/dfn/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Rabu, 8 Desember 2021
25o
Kurs