Demi Soliditas, KIB Wajib Membangun Lagi Komunikasi Politik Pascakonflik Internal PPP

Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar menyatakan hubungan ketiga partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap baik, walau terjadi konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sejak ada pergantian ketua umum partai berlambang Ka’bah dari Suharso Monoarfa ke Mardiono, baik Airlangga maupun Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) belum pernah mengadakan pertemuan formal.

“Perlu atau tidak Pak Mardiono komunikasi dengan ketum parpol KIB itu kewenangan politiknya yang tidak bisa diintervensi. Mungkin dia ada kepentingan politik komunal untuk membawa PPP ke depan. Kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB,” ujar Danis T.S Wahidin Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Danis melihat, dinamika politik yang dialami PPP mau pun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi.

“Peta politik koalisi kan tidak pernah final sebelum KPU menetapkan kandidat calon presiden dan calon wapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari Pemilu, kepentingan elite, dan konstituen,” imbuhnya.

Direktur Lembaga Kajian Politik Indodata itu menambahkan, disharmonisasi akan mewarnai berbagai dinamika-dinamika, sampai menemukan titik equilibrium.

“Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk masuk dalam kontestasi politik kebangsaan yaitu Pemilu 2024,” tegas Danis.

Sebelumnya, Mardiono Plt Ketum PPP menyatakan komitmen PPP di bawah kepemimpinannya untuk tetap berada dalam KIB.

Mengenai rencana pertemuan KIB, Mardiono bilang PPP akan menjadi tuan rumah di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat.

Sementara itu, Aisah Putri Budiatri Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) mengungkapkan, konflik internal PPP akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan posisi partai dalam membangun koalisi politik.

Hal itu disebabkan kondisi umum partai politik di Indonesia yang cenderung menetapkan bergabung tidaknya dengan koalisi berdasarkan kesepakatan elite yang perpengaruh, atau menjadi kunci dari partai tersebut.

“Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elite di internal partai seperti di PPP sekarang, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut,” katanya.

Peneliti bidang politik yang akrab disapa Puput menilai, peta koalisi bisa berubah karena konflik di internal PPP. Elite partai berlambang Ka’bah itu sangat mungkin akan mengubah strategi untuk menghadapi Pemilu 2024, termasuk dalam hal koalisi.

“Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru,” ungkapnya.

Walau PPP memutuskan tetap berada di barisan KIB, sambung Pupun, kinerja PPP tidak akan maksimal karena masih terganjal persoalan internal.

Dia memprediksi, polemik pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum juga masih akan berlanjut.

“Dalam konteks konflik masih berlangsung dan masih panjang langkah perdamaian internal partai, maka gerak PPP untuk berkiprah dalam kerja koalisi bisa jadi akan stagnan karena partai sibuk dengan persoalannya sendiri. Apalagi PPP juga harus menyiapkan berkontestasi dalan Pemilu 2024 dan menyiapkan diri untuk pemilu legislatif,” pungkasnya.(rid/ipg)