Zuhrotul Mar’ah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya tengah melangsungkan reses tahun sidang ketiga di Jalan Kupang Segunting III, Surabaya. Dalam masa reses tersebut banyak masyarakat yang mengeluhkan soal tidak meratanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
“Banyak dari masyarakat yang mengeluh bantuan tersebut tidak merata. Maksudnya kenapa orang yang dapat bantuan selalu orang yang sama,” kata Zuhrotul, Kamis (19/5/2022).
Sebagai informasi, reses tahun ketiga DPRD Kota Surabaya merupakan masa penjaringan aspirasi di setiap Dapil anggota dewan di wilayahnya masing-masing.
Saat reses sedang berlangsung, salah satu warga Jalan Kupang Segunting menyampaikan bahwa ibunya yang sudah berusia 90 tahun yang termasuk warga MBR tidak kunjung mendapat bantuan seperti PKH.
“Ibu saya usianya 90 tahun, sudah dapat MBR tapi belum pernah dapat bantuan PKH sekalipun,” kata warga itu.
Bahkan beberapa warga turut menyampaikan bahwa ada kalangan menengah ke atas yang justru mendapat bantuan. Padahal salah satu syarat untuk mendapat PKH adalah tergolong dalam keluarga miskin atau pra sejahtera.
Menanggapi hal tersebut Zumrotul berkata bahwa seharusnya di setiap bantuan harus ada pemutakhiran data setiap satu bulan.
“Pemutakhiran data harus dilakukan oleh RT/RW dan harus diawasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Supaya bantuan dapat menyeluruh,” terang Zumrotul.
Selain bantuan yang tidak menyeluruh, reses anggota dewan di Kupang Segunting ini juga mendapati bahwa program pemerintah di bidang ekonomi seperti E-Peken dan Nomor Induk berusaha (NIB) tidak menjangkau seluruh masyarakat.
Tidak menjangkaunya program ekonomi hingga ke masyarakat tentu menjadi sorotan tersendiri bagi anggotan dewan khususnya Komisi B yang membidangi perekonomian. Zumrotul berkata akan menyampaikan ini kepada dinas terkait.
“Misalnya nanti dari Pemkot membentuk Satgas ekonomi untuk mensosialisasikan program ini karena misi dari Wali Kota adalah membangkitkan ekonomi pascapandemi,” ujarnya kembali.
Setelah reses berakhir, anggota Komisi B itu mengatakan bahwa setiap program yang ditujukan ke masyarakat menengah ke bawah harus dikerjakan dan dikawal secara serius.
“Agar tidak menimbulkan sporadis, semua masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap program jadi harus dikerjakan dengan benar,” pungkasnya.(wld/dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
