Ketua DPR Apresiasi Ketegasan Presiden Melarang Para Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu

Puan Maharani Ketua DPR RI mengapresiasi sikap Joko Widodo Presiden yang melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju asal berkomentar sehingga memicu polemik di masyarakat.

Isu yang santer belakangan terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah presiden. Sehingga, bisa lebih fokus membantu presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat,” ujarnya usai bertemu Jokowi Presiden, Rabu (6/4/2022), di Istana Bogor, Jawa Barat.

Kalau ada menteri yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, menurut Puan isu tentang pemulihan ekonomi rakyat lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.

Legislator PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat sekarang bukan perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.

“Lebih baik membahas bagaimana supaya harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang lebaran,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan kalau pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang rugi. Padahal, di saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Selasa (5/4/2022), dalam rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Joko Widodo Presiden memerintahkan seluruh jajarannya di Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.

Presiden juga mengingatkan supaya para pejabat bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat, serta pola komunikasi yang baik. Sehingga, kebijakan pemerintah tidak memicu polemik.

Di tengah gejolak ekonomi dunia dan inflasi yang terjadi, Jokowi melarang para pembantunya bicara tentang penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden.(rid/ipg)