Bawaslu Akui Hoaks Jadi Titik Rawan di Pemilu

Rahmat Bagja Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui jika berita bohong atau hoaks adalah titik rawan di Pemilihan Umum (Pemilu) yang tak terhindarkan di era digitalisasi dewasa ini.

Dilansir Antara pada Sabtu (12/8/2023), Bagja mengatakan bahwa dampak utama hoaks ialah munculnya polarisasi di tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

Apabila hoaks tidak dapat ditangani maka bisa menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Imbasnya pada kualitas Pemilu yang menurun dan merusak rasionalitas pemilih.

Selain itu juga menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional.

“Kemudian yang kelima, menjadi contoh pemilihan lain di berbagai level sehingga kemudian akan menjadi persoalan di seluruh tingkatan pemilihan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), ia menyebut ada 9.814 temuan isu hoaks seluruh kategori pada Agustus 2018 hingga April 2022.

Sedangkan, 922 isu hoaks ditemukan pada rangkaian Pemilu 2019, dengan 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak Pemilu. Lalu di Pilkada 2020 ditemukan 65 isu hoaks.

“Kemudian diseminasi ke kementerian dan lembaga masyarakat ada 65. Kemudian total sebaran ada 1.004. Kemudian yang diajukan untuk di-take down 393,” paparnya.

Selain isu hoaks, Bagja menuturkan tantangan lainnya yang menjadi titik rawan pada Pemilu Serentak 2023 adalah politisasi SARA; politik uang dan penyalahgunaan anggaran; pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, dan kepala desa; serta data dan pemutakhiran data pemilih; hingga kerumitan pemungutan atau penghitungan suara dan memperoleh hasil. (ant/saf/faz)