Partai Gelora Sarankan Etnografi untuk Mencegah Konflik Agama dan Polarisasi Politik Identitas

Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, Indonesia perlu seorang pemimpin filsuf seperti era Yunani kuno.

Menurutnya, hal itu penting agar pikiran, ide dan gagasannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga oleh masyarakat global.

“Teknologi sekarang sudah mengancam demokrasi, karena begitu mudahnya membuat orang populer. Sehingga, orang populer itu identik dengan pemimpin, padahal banyak racunnya juga. Mereka hanya populer, tetapi tidak bisa memimpin,” kata Fahri saat menjadi keynote speaker dalam Gelora Talks Edisi Spesial ke-77, Sabtu (7/1/2023) sore.

Diskusi bertajuk ‘Kreasi Seni dan Budaya dalam Membangun Peradaban Bangsa’ ini juga dihadiri Deddy Mizwar Ketua Bidang Seni Budaya Ekraf Partai Gelora, Dedi ‘Miing’ Gumelar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi, Franki Raden musikus internasional dan Jarwo Kwat komedian nasional.

Demokrasi Indonesia saat ini, lanjut Fahri, menghadapi dilema, karena orang-orang tidak bermutu lebih populer daripada orang bermutu.

Mereka tidak mempunyai pikiran-pikiran besar seperti Bung Karno (Soekarno), tetapi kerjaanya hanya memanipulasi popularitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar bisa menang Pemilu.

“Ini ancaman serius, ini tantangan kita. Kita dipaksa menerima fakta bahwa orang-orang tidak bermutu lebih populer, daripada orang bermutu,” kata dia.

Sehingga untuk memenangi Pemilu di Indonesia diperlukan strategis khusus agar orang-orang tidak populer yang mempunyai pikiran dan gagasan besar bisa menjadi pemimpin.

“Untuk mengendalikan orang-orang tidak bermutu, kita perlu seorang filsuf seperti dalam demokrasi di Athena, Yunani. Penduduknya cuman puluhan ribu, tetapi para filsufnya mengatakan, bahwa yang memimpin negara itu harus filsuf,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini.

Para filsuf ini, lanjut Fahri, yang akan mengendalikan pikiran-pikiran besar dalam membangun peradaban Indonesia. Dimana nantinya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur pemikiran.

Sehingga pemikirannya tidak hanya dinikmati bangsa sendiri, tetapi juga masyarakat global. “Makanya kami ingin filsuf kami, ketua umum kita (Anis Matta) menjadi presiden,” ujarnya.

Dalam pandangan Fahri, Anis Matta seseorang yang memiliki ide yang kuat, mengerti sejarah dan kebudayaan, serta mencintai kesenian. Artinya, dimensi yang diketahui, tidak hanya soal duniawi (dunia), tetapi juga ukharawi (akhirat).

“Anis Matta mengerti betul bagaimana cara kerja negara, cara kerja dunia, cara kerja agama dan cara kerja kebudayaan. Kalau dia jadi presiden bisa menciptakan kesigapan, dan implikasi dari apa yang dia pikirkan itu juga banyak,” katanya.

Anis Matta, lanjut Fahri, juga tahu bahwa Indonesia saatnya berperan sebagai pemimpin global, karena peradaban barat saat ini sedang stagnan atau mandeg dengan menciptakan ide Arah Baru Indonesia, dan menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“This is our turn, ini giliran kita sekarang untuk menjadi aktor perubahan. Para pejabat kita harus terus diinspirasi, bahwa sekarang giliran kita berperan di tingkat global. Tetapi kelihatannya pejabat kita seperti masih lunglai dan lemah, tidak mempunyai pikiran yang tajam dan mendalam,” katanya.

Karena itu, tugas Partai Gelora untuk mengimplan para pemimpin dan jajarannya menjadi pemimpin nasional yang memiliki pikiran dan jiwa perubahan.

“Sekarang waktunya Partai Gelora memimpin Indonesia, tidak sekedar punya mimpi besar, tetapi juga memenangi Pemilu 2024 agar Indonesia bisa menjadi aktor perubahan global,” tegasnya.

Sementara itu, Deddy Mizwar Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora Indonesia mengatakan, produk budaya dan kesenian Indonesia dapat digunakan sebagai diplomasi ke seluruh dunia melalui diplomasi kebudayaan.

Sebab, keragaman budaya Indonesia sangat besar yang tidak dimiliki negara lain di dunia. Namun, kendalanya selama ini tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut.

“Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,” jelas Deddy.

Deddy Miing Gumelar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora menambahkan, pemerintah dinilai tidak memahami esensi kebudayaan, dan beranggapan bahwa kebudayaan itu sebagai ‘kerupuk’ dalam hidangan pokok.

“Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju, yang kebudayaannya tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaannya juga maju,” tegasnya.

Miing juga mengungkapkan, ketiadaan anggaran pengembangan kebudayaan selama ini, karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebudayaan, nol anggaran.

“Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,” tegasnya.

Miing mengusulkan agar pemerintahan yang terbentuk hasil Pemilu 2024 mendatang, agar membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri, tidak digabung dengan Kementerian Pendidikan.

Tetapi kalaupun tetap digabung kementerinnya, maka penamaan nomenklaturnya, kata mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2009-2014 ini, nama Kebudayaan harus didepan, baru setelah itu dibelakangnya nama Pendidikan, bukan sebaliknya.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu instrumennya beda. Justru kebudayaan itu yang bisa menghaluskan budi pekerti anak-anak, baru setelah itu pendidikan. Tapi kalau Partai Gelora menang, kita akan bentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri,” kata Miing.

Franki Raden Musikus Internasional menilai saat ini memang giliran ilmu kebudayaan yang berperan secara global, karena disipilin-disiplin ilmu lain menemui jalan buntu. Sehingga ilmu-lmu tersebut bermuara di bidang baru yang diberi nama culture studies, dimotori bidang etnografi.

“Nah, kalau kita bicara culture tools, kalau kita bicara giliran kebudayaan, referensinya langsung ke Indonesia. Kita boleh sombong sedikit kalau soal kebudayaan. Kita ini salah satu sumber kebudayaan yang terkaya, kita nomor satu di dunia,” katanya.

Menurut Franki, satu kebudayaan Indonesia sama dengan satu Benua Afrika, karena keragamannya. Sehingga Indonesia harusnya menjadi subjek, bukan objek dari hegemoni Budaya Barat maupun Budaya Korea seperti sekarang.

“Kita harus melihat kekuatan budaya kita agar menjadi kebudayaan global. Kita harus memberikan narasi, dengan narasi itu kita menjadi subyek, sehingga kita menjadi aktor, bukan hanya sekedar dipuji-puji orang luar,” katanya.

PhD di bidang Etnomusikologi University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat ini berpendapat, Indonesia layak disebut sebagai negara etnografis, karena kaya akan keragaman budayanya.

“Karena itu, kalau kita membuat strategi kampanye, jangan mengabaikan etnografi, tidak akan menang. Karena Partai Gelora ini kuat narasinya, bukan sekedar jual janji-janji, dengan gunakan konsep etnografi saya yakin menang,” katanya.

Sebab, setiap etnik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai kazanah budaya bangsa. Jika emosi setiap etnik tersebut, bisa disatukan maka partai itu akan menjadi partai pilihan mereka.

“Etnografi ini tidak pernah disentuh partai politik, tidak juga pemerintah. Makanya sangat aneh yang disentuh malah agama, sehingga timbul konflik seperti sekarang. Kalau etnografi yang disentuh tidak ada konflik. Mereka punya keunikan tersendiri, dan emosinya apabila bisa dimainkan, mereka menggaggap partai ini milik kita. Manifestasi dari etnografi itu, salah satunya bisa disatukan melalui musik” katanya.

Jarwo Kwat Komedian Nasional berharap agar pemerintah totalitas dalam mengembangkan kebudayaan, karena kebudayaan yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa atau negara.

“Kenapa Korea bisa maju seperti sekarang, karena pemerintahnya totalitas mendukung agar budaya Korea maju dan mendunia. Para pejabatnya semua turun tangan, dan tentunya didukung oleh anggaran,” kata Jarwo.

Namun selama ini, kata Jarwo, pemerintah kurang memberikan dukungan kepada pengembangan kebudayaan, sehingga kreasi seni tidak bisa berkembang, karena minimnya pendanaan anggaran. Padahal seni dan budaya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

“Totalitas dukungan dari pemerintah harus ada, tidak sekedar kemauan pejabat publik saja, tapi juga anggarannya, pendanaan juga harus total. Kita harus bekerja keras, dan ini tugas kita bersama, bagaimana kreasi-kreasi seni kita itu bisa bangkit ke depannya dan bisa menjadi peradaban bangsa,” pungkasnya.(faz)