Pengamat Menilai Cita-Cita Reformasi Makin Sulit Terwujud Jika Rakyat Salah Pilih Presiden

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan mengajak masyarakat bijak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Dalam pidatonya di Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden ke-5 RI mengingatkan pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar.

Menurut Petrus Selestinus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) imbauan dari Megawati bukan sekadar omong kosong.

Karena, kalau Rakyat Indonesia salah pilih, maka cita-cita Reformasi yang dimulai sejak tumbangnya rezim Orde Baru terancam hilang.

“Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih, maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Petrus melanjutkan, sebagai mantan Presiden RI dan ketua umum partai politik nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Megawati soal pentingnya praktik bernegara tetap berada dalam koridor konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat sudah tepat.

Dia bilang, harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan bernegara, menjalankan demokrasi serta melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil.

“Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Sekarang, kampanye Pemilu sudah dimulai. Maka dari itu, semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi.

“Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin hak asasi orang lain,” tandasnya.

Terkait pidato Megawati, Habiburokhman Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran mengatakan sangat menghormati dan menyambut positif.

“Secara umum itu nasihat Ibu Mega sebagai tokoh bangsa kepada kita semua.Yang kami tangkap inti pesan Ibu Mega adalah agar siapa pun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya,” kata Habib.

Di tempat terpisah, Profesor Ikrar Nusa Bakti pakar politik menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan membahayakan demokrasi Indonesia.

“Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan ingin menginjak konstitusi, tapi ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,” sebutnya.

Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia itu menegaskan, berpolitik itu harus beretika karena sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik.

“Saya berharap masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya mencederai demokrasi. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia. Sehinggaz diperlukan kekuatan bersama,” pungkasnya. (rid/ham)