Rabu, 29 Mei 2024

Polri Siap Kawal Pemilu Serentak 2024

Laporan oleh Ika Suryani Syarief
Bagikan
Irjen Pol. Sandi Nugroho Kepala Divisi Humas Polri memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela kegiatan pembukaan Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Foto: Antara

Irjen Pol. Sandi Nugroho Kepala Divisi Humas Polri menyatakan Polri siap untuk mengamankan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu serentak baik Pilpres maupun Pilkada 2024.

“Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024,” kata Sandi seperti dilansir Antara, Jumat (14/7/2023).

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi usulan penundaan Pilkada 2024 oleh Bawaslu.

Jenderal bintang dua itu menekankan Polri melakukan pengamanan tahapan Pemilu serentak dengan menjalankan operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata.

Operasi tersebut, sambung dia, dilaksanakan di seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres dan jajarannya.

“Nanti Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat Polres dan jajaran,” ungkap Sandi.

Selain itu, tambah Sandi, Polri juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam pengamanan pemilu.

Polri juga membuat rencana pengamanan yang rinci dan komprehensif, mulai dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, hingga cara bertindak apabila ada potensi gangguan.

“Semua upaya dilakukan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar,” tutur Sandi.

Belum lama ini, pada Kamis (13/7/2023), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI, seperti dikutip dari laman resmi Bawaslu RI di Jakarta, Kamis, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 perlu dibahas karena pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,” tandas Bagja. (ant/bnt/faz)

Berita Terkait

..
Surabaya
Rabu, 29 Mei 2024
32o
Kurs