Kamis, 30 Mei 2024

Atikoh Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti Bagi Nelayan Yang Kesulitan Dapat Solar Bersubsidi

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Siti Atikoh Supriyanti istri Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 ketika menjawab pertanyaan emak-emak dalam dialog dengan ratusan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Syifaul Qulub Lil Mutaallimin di Sindanglaya, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (6/2/2024) malam. Foto : istimewa

Program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) ternyata terkait dengan berbagai bidang kehidupan Wong Cilik, bahkan menyangkut solar bagi nelayan yang selama ini kesulitan mengaksesnya.

Penjelasan itu disampaikan Siti Atikoh Supriyanti istri Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 ketika menjawab pertanyaan emak-emak dalam dialog dengan ratusan santriwan dan santriwati. Ia blusukan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Syifaul Qulub Lil Mutaallimin di Sindanglaya, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (6/2/2024) malam.

Adalah Muna Eva, seorang ibu yang badir di acara itu, bertanya. Sebagai istri nelayan, ia mengeluhkan seringnya nelayan kekurangan Solar. Aksesnya sangat menyulitkan. Yang kedua, sebagai istri nelayan, ia juga ingin turut menyokong perekonomian keluarga. Muna bertanya apa yang direncanakan pemerintahan Ganjar-Mahfud untuk membantu perempuan seperti dirinya.

Atikoh langsung menjawab bahwa soal solar selalu jadi permasalahan klasik bagi para nelayan. Sebagai pendamping Ganjar selama 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah, Atikoh yang kerap blusukan dari dulu, seringkali dicurhati keluarga nelayan mengenai hal itu.

“Maka untuk ke depan, inilah peran dari KTP Sakti itu,” kata Atikoh.

KTP Sakti itu berarti satu KTP bisa dipakai untuk apapun yang sifatnya mengakses layanan pemerintahan, termasuk terkait solar bersubsidi. Ketika data sudah lengkap dan terintegrasi, maka nelayan cukup menunjukkan KTP Sakti jika ingin mendapat solar bersubsidi.

“Karena di KTP Sakti kan nanti sudah ada pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dan datanya itu nanti terintegrasi. Sehingga harapannya, nanti nelayan seperti yang lain, ketika mau mengakses manfaat dalam hal ini manfaatnya adalah solar bersubsidi, cukup menunjukan KTP-nya,” urai Atikoh.

Menurut Atikoh, sebenarnya masalah akses solar yang prosedural adalah karena demi mencegah orang-orang yang mencari celah. Ketika ada barang bersubsidi dari negara; entah itu BBM solar atau pupuk; akan ada saja pihak yang berusaha mendapatkan barang lebih karena perbedaan harganya dengan barang nonsubsidi.

Maka kunci mengatasinya adalah memastikan data benar-benar valid. Dampaknya, Masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan memperoleh haknya. Pihak yang selama ini mengeksploitasi celah itu, akan terhambat sama sekali.

“Jadi kalau datanya benar-benar valid, benar-benar riil, ini betul-betul akan lebih mempermudah. Disitu ada Nelayan yang seperti apa, nanti tinggal menunjukkan kartu itu,” tegasnya.

Lalu Atikoh menjawab pertanyaan kedua. Menurut Atikoh, pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya tidak akan permah memaksakan satu program yang seragam untuk semua wilayah.

Maka untuk membantu perempuan yang ingin terlibat di dalam perekonomian, Atikoh mengatakan pendekatannya adalah berbasis potensi warga itu dan lokasinya.

“Misalnya kalau potensinya pedagang, lah kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya apa terkait permodalan? Apakah kebutuhannya dia ingin meningkatkan kapasitas? Ingin dia melebarkan sayapnya atau ingin diversifikasi usaha misalnya pedagang kepengen ke pasca panen, dengan ikannya diolah? Nah itu berarti butuh pelatihan,” jelas Atikoh

“(Prinsipnya) ini perlu diidentifikasi dulu. Mereka kepinginnya apa, karena kalau perlakuannya itu disamakan, itu belum tentu menjawab kebutuhannya,” tegas Atikoh.

Yang kedua, Atikoh bercerita temuannya dari blusukan dirinya ke banyak kelaurga nelayan selama ia mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurutnya, para perempuan di keluarga nelayan memiliki peranan penting dalam manajemen keuangan keluarga. Bagi Atikoh, para perempuan itu sangat membutuhkan pembekalan terkait kemampuan pembukuan serta analisa usaha.

Sebab kasus yang kerap terjadi, ketika keluarga nelayan sedang memiliki banyak pemasukan, di saat yang sama kontrol akan pengeluaran tak terjadi. Intinya, negara perlu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan keluarga demikian.

“Jadi nanti ketika ada kebutuhan yang lain kita tidak akan terlalu kesulitan. Kadang kebutuhannya bertambah, tetapi kalau ada kedisiplinan kita terhadap itu, insyaallah akan lebih mempermudah. Ibu-ibunya perlu diajari untuk manajemen keuangan,” ujar Atikoh.(faz)

Berita Terkait

..
Surabaya
Kamis, 30 Mei 2024
32o
Kurs