Senin, 22 Juli 2024

Belanja Alutsista Jadi Investasi Pertahanan, Ganjar Pastikan BUMN Dilibatkan

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 dalam debat Capres Ke-3 di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto : istimewa

Ganjar Pranowo Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, mendorong belanja alutsista menjadi investasi pertahanan, yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar dalam Debat Capres Ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023). Debat Capres Ketiga mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

Menurut Ganjar, solusi ekonomi pertahanan untuk meningkatkan minimum essential forces agar pertahanan Indonesia tidak tertinggal dan lebih kuat harus dilakukan melalui kebijakan anggaran pertahanan yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi.

Ganjar menyampaikan dengan target pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, alokasi anggaran pertahanan dipatok sebesar 1-2% dari saat ini yang hanya sebesar 0,78%.

“Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi 7% itu wajib, alokasi 1-2% wajib dari PDB untuk belanja pertahanan menjadi keharusan agar pertahanan kita kuat,” ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu menjelaskan, selain alokasi anggaran pertahanan sebesar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB), yang perlu ditata adalah belanja alutsista.

Ganjar menilai, belanja alutsista harus tepat dan menjadi investasi pertahanan, sehingga justru pembelanjaan terbesar sebaiknya dilakukan pada BUMN Pertahanan, yakni PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT LEN Industri (Persero).

“Belanja alutsista harus menjadi investasi pertahanan kiya, maka tank bisa dibuat Pindad, heli di PTDI, fregat (kapal perang) di PT PAL, dan siber di PT LEN. Kalau ini bisa kita optimalkan, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces akan tercapai,” ungkap Ganjar.

Dia menyampaikan, melihat kebijakan Kementerian Pertahanan untuk Tahun Anggaran 2024, minimum essential forces agak berat dicapai.

“Saya khawatir pertahanan kita makin mundur tidak ajeb dalam perencanaan. Ini menyulitkan, padahal kita perlu garda samudera untuk mengawal Indonesia dan Pertahanan Sakti 5.0,” tutur Ganjar. (faz/ham)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Pipa PDAM Bocor, Lalu Lintas di Jalan Wonokromo Macet

Perahu Nelayan Terbakar di Lamongan

Surabaya
Senin, 22 Juli 2024
24o
Kurs