Terkait Error di Sirekap, KPU Lakukan Pembetulan Terhadap Kesalahan Data

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini dikarenakan Sirekap error saat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan input data ke sistem.

Beberapa warganet mengeluhkan Sirekap melakukan kesalahan pembacaan scan formulir C, sehingga terjadi kasus penggelembungan suara di masing-masing calon.

Idham Holik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pihaknya terus meningkatkan performa sistem komputasi Sirekap. Tujuannya agar Sirekap dapat lebih cepat dan lebih akurat,  dalam menampilkan data untuk kepentingan informasi publik.

Idham menyampaikan, kesalahan yang terjadi di beberapa aplikasi Sirekap di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), terjadi lantaran sistem Sirekap mengelola data seluruh Indonesia yang jumlahnya 820.161 TPS. Belum lagi TPS dari luar negeri yang jumlahnya lebih dari 3000 TPS.

Terkait Sirekap, Insan Qoriawan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta maaf atas kendala yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi di setiap jenjang dan tingkatan.

“Kami memohon maaf atas kendala (di Sirekap) tersebut yang menjadikan sedikit ramai di masyarakat,” kata Insan dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (20/2/2024) pagi.

Insan menjelaskan, sebelum penggunaan Sirekap, KPPS sudah melakukan uji coba selama hampir satu minggu. Akan tetapi, kenyataannya pada hari H Sirekap tidak berjalan maksimal.

“Ada beberapa kendala sehingga pemotretan dari teman-teman KPPS ada yang lambat untuk dikirim ke pusat data di (KPU) pusat. Saya tidak tahu secara pasti penyebabnya apa. Kalau urusan teknis, kami di provinsi tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena memang bukan domain kami. Sirekap domain pusat data di Jakarta,” jabarnya.

Insan menjelaskan, dari 120.666 TPS di Jawa Timur, hampir semuanya sudah ter-cover dengan jaringan internet. Yang sulit jaringan hanya di kepulauan terluar di Jatim.

“Kami di KPU provinsi tidak bisa menghitung dengan pasti berapa yang terjadi kesalahan. Sebab semua data terkumpul di pusat. Kami di provinsi memastikan teman-teman di bawah mengerjakan dan memotret hasil-hasil menggunakan aplikasi Sirekap dalam setiap tingkatan,” jabarnya.

Selama dua hari terakhir KPU provinsi diperintahkan untuk meneliti lebih jauh di setiap kota dan kabupaten untuk melihat di mana unggahan yang terjadi kesalahan pembacaan. Data yang salah akan di-take down oleh admin.

“Kesalahan yang paling banyak terjadi adalah salah pembacaan. Misalnya, yang seharusnya 16 tertulis 116. Ada kesalahan di beberapa tempat baik di pilpres maupun pemilu legislatif,” jelas Insan.

Insan menambahkan, setelah data yang kurang tepat itu di-take down, admin PPK di masing-masing kota dan kabupaten akan mengunggah kembali data yang tepat.

Sirekap, menurut Insan Qoriawan, sebenarnya memiliki dua fungsi. Pertama, untuk percepatan publikasi informasi. Dengan harapan begitu perhitungan di TPS selesai, hasilnya bisa langsung diketahui masyarakat. Fungsi kedua adalah sebagai alat bantu rekapitulasi di setiap jenjang.

“Alhamdulillah, insyaallah dua-duanya bisa tercapai. Untuk publikasi, meski ada data yang salah, masyarakat bisa melihat, memantau, dan mengingatkan kepada KPU bahwa ini ada yang salah sehingga nanti akan dibetulkan,” katanya.

Terkait data di Sirekap yang error, Insan menegaskan bahwa hal itu bukan keinginan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Kami akan tunjukkan bahwa kami bekerja sungguh-sungguh. Kami tidak melakukan kecurangan. Kami juga siap melakukan pembetulan jika ada yang salah. Itu menjadi motivasi buat kami,” tegasnya. (saf/ham)