Ahmad Labib: Hati-Hati, Koperasi Desa Bisa Jadi Monopoli Baru Jika Tidak Diatur dengan Benar

Ahmad Labib Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya penataan ulang sistem koperasi di Indonesia, khususnya dalam konteks peluncuran program Koperasi Merah Putih yang digagas Prabowo Presiden.

Ahmad menyampaikan kekhawatiran bahwa koperasi, jika tidak dikelola dengan benar, bisa berubah menjadi entitas ekonomi eksklusif yang justru menjauh dari semangat gotong royong.

“Cita-cita koperasi sebagai bentuk ekonomi komunal harus dijaga. Jangan sampai koperasi berubah menjadi bentuk monopoli baru yang hanya menguntungkan segelintir elit di desa atau kelompok tertentu,” tegas Ahmad Labib dalam Forum Legislasi, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Ia menyoroti bahwa semangat koperasi sejalan dengan nilai-nilai komunal masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi justru tidak lagi dimiliki oleh anggotanya secara sejati.

Menurutnya, banyak koperasi yang dikendalikan oleh pemodal individu di balik layar, yang memanfaatkan keleluasaan hukum koperasi untuk mengontrol usaha secara terselubung.

“Anggota hanya jadi formalitas. Banyak koperasi di baliknya dikendalikan oleh mitra bermodal besar yang sebetulnya menguasai semuanya. Ini bukan koperasi, ini badan usaha dengan bungkus komunal,” ujarnya.

Ahmad juga membandingkan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia mengingatkan bahwa meskipun BUMDes banyak membantu pembangunan fisik desa, pada praktiknya cenderung menimbulkan oligarki baru di tingkat lokal karena sistem pengelolaannya yang menyerupai badan usaha terbatas (PT atau CV).

“Saya khawatir ketika BUMDes membesar, malah muncul oligarki desa baru. Pembangunan jalan dan infrastruktur bisa berjalan, tapi masyarakat tidak ikut menikmati hasil ekonominya. Ini tidak sesuai dengan semangat keadilan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membangun koperasi yang sehat dan kompetitif. Ia mendorong agar Satgas Koperasi Merah Putih menggandeng perguruan tinggi untuk mencetak kader koperasi dari kalangan mahasiswa, khususnya yang berasal dari desa.

“Kalau dikelola oleh orang-orang tua di desa yang tidak memahami manajemen dan model bisnis modern, koperasi akan ketinggalan dibanding entitas seperti Alfamart atau retail besar lain. Kita perlu kader muda yang paham bisnis dan punya semangat komunal,” jelasnya.

Ahmad juga mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat dominasi ekonomi yang malah mematikan usaha kecil di masyarakat. Ia mencontohkan sebuah ormas yang justru menghancurkan ekonomi anggotanya sendiri karena seluruh sektor usaha diambil alih oleh badan usaha milik ormas tersebut.

“Koperasi itu seharusnya jadi penghubung produksi masyarakat ke pasar, bukan justru menguasai pasar itu sendiri. Kalau semua diambil koperasi, toko kelontong mati. Ini bukan pemberdayaan, tapi dominasi,” tegasnya.

Ahmad mendesak pemerintah agar tidak berhenti di tahap legalitas pendirian koperasi saja. Ia berharap Koperasi Merah Putih benar-benar disiapkan dari sisi SDM, budaya bisnis komunal, serta dukungan ekosistem usaha yang berkelanjutan. (faz/ipg)