Bawaslu Kota Surabaya Perkuat Kelembagaan di Masa Non Tahapan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memperkuat kelembagaan di masa non tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Jumat (24/10/2025).

Novli Bernado Thyssen Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengatakan, langkah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja lembaga selama masa non-tahapan.

“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait eksistensi Bawaslu di tengah non-tahapan, apa yang sedang dan akan dilakukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik sebagai lembaga pengawas pemilu,” katanya di Surabaya, pada Jumat (24/10/2025).

Penguatan kelembagaan itu, kata dia, juga menjadi bagian dari upaya memperkokoh konsolidasi demokrasi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut, mulai dari perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, penyelenggara adhoc pada pemilu sebelumnya, hingga perwakilan badan eksekutif mahasiswa.

“Kami menyampaikan hasil-hasil yang sudah kami kerjakan bersama, terutama dalam satu tahun terakhir, setelah pemilihan kepala daerah terakhir sampai menjelang tahapan berikutnya yang sudah ditetapkan, tahapan pilkada maupun pemilu berikutnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa Bawaslu membahas strategi pengawasan untuk pemilu berikutnya, termasuk memperkuat pengawasan yang sudah berjalan sebelumnya.

“Kami selalu berpijak dan berpedoman pada regulasi ya, jadi kita lihat nanti ya, apakah ada perubahan regulasi atau tidak. Yang pasti, strategi pengawasan yang kami lakukan itu tidak jauh berbeda dengan pengawasan yang sebelumnya. Hanya saja, nanti kami akan mempelajari kira-kira apa modus terbaru yang dipakai oleh peserta pemilu di dalam menjalankan kampanye politiknya, dalam artian bentuk atau pola pelanggarannya seperti apa,” ucapnya.

Hal tersebut penting, kata dia, karena setiap tahun ke tahun memiliki potensi perubahan dalam jenis pelanggaran yang terjadi, sehingga Bawaslu harus mengikuti situasi yang berkembang.

“Kami sebagai pengawas pemilu harus mengikuti tren terbaru itu, agar supaya strategi pengawasan yang kami lakukan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika politik selalu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga pengawas pemilu perlu terus memperbarui strategi agar pengawasan tetap berjalan dengan baik dan responsif terhadap jenis pelanggaran baru.(ris/iss)