Buka Masa Sidang Baru, DPR Soroti Masalah Ojol hingga Dampak Konflik Global

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 pada Selasa (24/6/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan Maharani Ketua DPR RI menyampaikan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian lembaga legislatif dalam masa sidang kali ini.

Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR akan terus memprioritaskan isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti tingginya angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta dinamika yang terjadi dalam dunia transportasi daring atau ojek online (ojol).

“Permasalahan rakyat harus menjadi perhatian utama alat kelengkapan dewan. Selain itu, kami juga mencermati pelaksanaan ibadah haji 2025, praktik pengoplosan gas bersubsidi, serta kondisi para WNI yang berada di wilayah konflik,” ujarnya.

Puan juga menyebutkan bahwa DPR akan fokus menyikapi kekosongan posisi sejumlah Duta Besar RI untuk negara sahabat.

Selain itu, DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berada di tahap Pembicaraan Tingkat I, termasuk tiga RUU usulan DPR, tiga dari pemerintah, dan dua dari daftar kumulatif terbuka.

“Sebagian besar RUU tersebut merupakan carry over dari periode DPR sebelumnya. Kami pastikan proses pembahasannya akan dilaksanakan secara transparan, dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang terlibat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam masa sidang ini, DPR juga mulai membahas dokumen awal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2024.

Menurut Puan, pembahasan kebijakan fiskal tahun depan harus memperhitungkan dinamika global akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang memengaruhi perekonomian nasional.

“Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 harus mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh situasi global yang penuh ketidakpastian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dokumen KEM-PPKF harus mencerminkan perkembangan terbaru, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis.

Dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI akan menerima kunjungan sejumlah duta besar serta melaksanakan lawatan luar negeri ke beberapa negara, antara lain Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

Di akhir pidatonya, Puan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam proses demokrasi dan aktif mengawasi kerja DPR.

“Kami membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.(faz/iss)