DPD RI Minta Aparat Tindak Tegas Premanisme yang Ganggu Investasi

Sultan B Najamudin Ketua DPD RI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurutnya, aksi premanisme belakangan ini sudah meresahkan dan mengganggu iklim investasi di tanah air.

“Beberapa waktu terakhir ini, aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan publik karena melakukan aksi-aksi yang mengganggu dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi investor,” ujar Sultan saat memimpin Sidang Paripurna ke-13, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPD RI, Kamis (22/5/2025).

Sultan menegaskan, DPD RI tidak akan tinggal diam atas maraknya aksi premanisme tersebut. Ia juga menyebut, Komite I DPD RI akan ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengatasi persoalan ini.

“Kami dari jajaran pimpinan DPD RI menugaskan Komite I untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Ini penting demi menjaga iklim usaha dan rasa aman masyarakat,” tambahnya.

Selain soal premanisme, dalam sidang yang juga membahas pengesahan keputusan DPD RI dan penutupan masa sidang tersebut, Sultan turut menyinggung pentingnya penanganan perubahan iklim secara lebih serius. Ia mendorong pembentukan regulasi khusus yang bisa jadi pijakan hukum nasional.

“Pemerintah, termasuk DPD dan DPR, perlu segera menyusun undang-undang perubahan iklim yang komprehensif dan terintegrasi. Undang-undang ini bisa menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” jelasnya.

Tak hanya itu, Sultan juga menyampaikan dukungan DPD RI terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya Program Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia meminta para senator turut mengawal pelaksanaan program-program tersebut agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.

“Untuk hal yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, saya berharap agar para senator dapat memastikan kolaborasi dengan UMKM dan BUMDes, serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan usaha lainnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program Makan Bergizi Gratis, Sultan juga mengimbau para senator agar saat masa reses nanti, turut melakukan penanaman pohon dan menyiapkan lahan serta bibit tanaman di daerah masing-masing.

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan nasional,” pungkas Sultan.(faz/ham)