Ahmad Labib: Hati-Hati, Koperasi Desa Bisa Jadi Monopoli Baru Jika Tidak Diatur dengan Benar
Selasa, 24 Juni 2025 | 15:20 WIB
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap memanasnya konflik di Asia Barat yang kini melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sultan B Najamudin Ketua DPD RI menegaskan bahwa ketegangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas global, tetapi juga berimbas langsung terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
“Konflik bersenjata di Palestina belum berakhir, kini dunia kembali diguncang oleh eskalasi baru antara Iran dan Israel, bahkan diperburuk dengan keterlibatan militer Amerika. Ini mengancam keamanan jalur transportasi internasional dan akan berdampak besar terhadap perdagangan dan mobilitas global,” ujar Sultan, Selasa (24/6/2025).
DPD RI menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian diplomatik. Sultan juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik serta menginstruksikan perwakilan RI di luar negeri untuk terus memastikan keselamatan WNI.
Dalam sidang yang sama, sejumlah anggota DPD RI turut melaporkan hasil serap aspirasi dari daerah masing-masing selama masa reses.
Beberapa isu krusial mengemuka, mulai dari ketimpangan distribusi ASN, meningkatnya konsumsi minuman berpemanis di kalangan remaja, hingga polemik kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali.
Pdt Penrad Siagian Senator Sumatera Utara menyoroti pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang dinilai belum optimal. Ia mengkritik lemahnya sistem SIASN serta tumpang tindih regulasi mutasi ASN antara Permen PANRB No. 6 Tahun 2024 dan PP No. 11 Tahun 2017.
“Honorer yang telah lama mengabdi merasa terpinggirkan dalam proses PPPK,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Komite III mencatat meningkatnya kasus obesitas dan diabetes akibat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
“Perlu regulasi tegas soal iklan MBDK dan integrasi data kesehatan yang masih belum optimal,” kata Penrad.
Sementara itu, aspirasi dari Bali disampaikan oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Ia menyampaikan keresahan masyarakat lokal atas dominasi WNA dalam pembelian properti.
“Kami akan mendorong regulasi ketat bersama Kementerian ATR dan Kemenkumham,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara Koperasi Merah Putih, BUMDes, dan koperasi lainnya agar tidak tumpang tindih fungsi.
Dari Kalimantan Barat, Senator Maria Goreti melaporkan bahwa mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum berjalan optimal karena minimnya anggaran, sarana, dan kualitas SDM.
“Koordinasi antarlembaga juga lemah, sehingga integrasi layanan belum maksimal,” jelasnya.
Masalah infrastruktur nelayan disampaikan Senator Filep Wamafma dari Papua Barat. Ia mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir strategis guna menunjang kegiatan produksi masyarakat pesisir.
Semua aspirasi yang disampaikan para anggota akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pembahasan lanjutan di masa sidang berikutnya.(faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
