DPR: Bupati Pati Tidak Bisa Diberhentikan Jika Tak Melanggar UU

Bahtra Banong Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebutkan pemberhentian kepala daerah sama dengan pengangkatannya sudah ada mekanismenya, yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/8/2025), dia menuturkan hal tersebut berlaku pada polemik yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah baru-baru ini.

Bahtra mengaku tidak masalah apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati melakukan hak angket terhadap Bupati Pati, yang juga kader Gerindra.

Namun yang paling penting, sambung dia, jika ingin memberhentikan kepala daerah terdapat undang-undangnya, sebagaimana UU tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskannya dalam Pasal 78 ayat (1) UU 23/2014, terdapat beberapa syarat kepala daerah bisa turun dari jabatannya, yakni ketika meninggal dunia, berhalangan atau mengundurkan diri, serta diberhentikan.

Mengenai pemberhentian, Bahtra menuturkan UU juga dijelaskan dalam pasal yang sama, yakni 78 ayat (2), ada tata caranya, seperti masa jabatannya sudah berakhir serta tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut dan seterusnya.

Dengan demikian, dirinya mengingatkan semua hal itu sudah ada mekanismenya. Untuk itu kalau terbukti melakukan pelanggaran, karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan main dan mekanismenya, dia mempersilakan DPRD Pati melanjutkan pemberian hak angket.

Tetapi kalau tidak ada pelanggaran, maka tidak boleh juga diberhentikan karena atas dasar emosional atau kepentingan politik tertentu.

“Jangan sampai teman-teman yang berdemonstrasi kemarin niatnya tulus ingin mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, namun justru ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak lain. Semoga tidak terjadi demikian,” ungkapnya, seperti dilansir Antara.

Lebih lanjut, Bahtra menambahkan jika memang hak angket sudah bergulir di DPRD Pati, maka Sudewo Bupati Pati akan dimintai keterangan atau penjelasannya untuk mengklarifikasi terkait kebijakannya yang saat ini sudah dibatalkannya tersebut.

Jika kemudian dinilai terjadi pelanggaran, kata dia, maka hal itu akan diuji kembali oleh Mahkamah Agung.

Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, pimpinan komisi DPR yang antara lain membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah tersebut berpendapat Sudewo dapat terus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah.

“Intinya menurut saya, semuanya tidak boleh atas dugaan semata atau karena emosional tadi. Ada mekanisme, tata cara yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang,” tutur Bahtra. (ant/fan/iss)