DPR Dorong Wajib Belajar 13 Tahun, Hetifah: Pendidikan Dasar Harus Diperluas

Hetifah Sjaifudian Ketua Komisi X DPR RI menegaskan komitmen lembaganya dalam memperluas cakupan wajib belajar nasional dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan tersebut akan diatur secara formal dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di parlemen.

Pernyataan itu disampaikan Hetifah saat menjadi pembicara dalam forum legislasi bertajuk “Memaksimalkan Poin Penting UU Sisdiknas untuk Pendidikan yang Merata”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

“RUU Sisdiknas ini kita arahkan agar memastikan hak anak-anak mendapatkan pendidikan dasar yang lebih luas. Kita ingin wajib belajar ditingkatkan menjadi 13 tahun, bukan hanya 9 tahun,” kata Hetifah.

Politisi Fraksi Golkar itu menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah anak-anak Indonesia saat ini yang belum mencapai jenjang SMP. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia nasional.

“Rata-rata lama sekolah di Indonesia masih di bawah 9 tahun. Itu artinya, banyak anak belum menyelesaikan pendidikan SMP. Kita perlu mempercepat peningkatan akses pendidikan dasar. Ini menyangkut wajah bangsa kita,” ujarnya.

Hetifah juga menekankan pentingnya dukungan politik dari Prabowo Subianto Presiden dalam mendorong pemerataan pendidikan nasional. Ia menyebut, peningkatan anggaran pendidikan harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan transformasi pendidikan menyeluruh.

“Kalau Presiden ingin memperbaiki kualitas pendidikan nasional, political will harus tercermin dalam penganggaran yang lebih besar dan tepat sasaran,” tegasnya.

Terkait RUU Sisdiknas, Hetifah menyatakan DPR ingin memastikan definisi anggaran pendidikan diatur secara jelas. Hal itu dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih alokasi, seperti memasukkan dana pendidikan kedinasan ke dalam anggaran utama pendidikan nasional.

“Kita ingin memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk mencapai visi pembangunan SDM menuju Indonesia Emas,” kata wakil rakyat dari Kalimantan Timur ini.

Hetifah juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun pendidikan nasional. Menurutnya, sejarah pendidikan Indonesia terbentuk melalui kontribusi masyarakat, sehingga partisipasi publik tetap menjadi elemen penting.

“Kami mengajak semua warga negara, siapa pun, untuk ikut terlibat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia,” tutupnya.(faz/ipg)