DPR Sahkan UU Penyesuaian Pidana, Puan Soroti RUU KUHAP Baru dan Kinerja Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana dalam rapat Paripurna yang digelar pada Senin (8/12/2025) sore.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR.

Pada kesempatan tersebut, Puan Maharani Ketua DPR RI turut memberikan pidato penutupan masa sidang yang mengungkapkan sejumlah pencapaian penting selama masa persidangan ini.

Salah satu sorotan utamanya adalah pengesahan RUU tentang Penyesuaian Pidana, serta pembahasan tiga RUU yang telah diselesaikan, termasuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi perhatian publik.

Puan menekankan pentingnya kehadiran UU baru ini sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dia berharap UU ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat melalui mekanisme keadilan restoratif yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat.

“RUU KUHAP yang baru ini akan menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan kepada warga negara melalui prinsip keadilan restoratif,” kata Puan dalam pidatonya.

Kemudian, Puan juga menyinggung keberhasilan DPR bersama Pemerintah dalam menetapkan Perubahan Kedua Prolegnas RUU untuk periode 2025-2029.

Menurutnya, Prolegnas ini merupakan bentuk komitmen DPR dan Pemerintah dalam menjalankan politik hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum nasional, serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkan kepentingan dan aspirasi rakyat melalui fungsi konstitusional DPR, yaitu Legislasi, Anggaran, Pengawasan, dan Diplomasi,” tambah Puan.

Dalam hal fungsi anggaran, Puan menjelaskan DPR telah berkomitmen untuk memastikan realisasi APBN 2025 dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

DPR RI juga memastikan setiap alokasi anggaran digunakan dengan tepat sasaran dan akuntabel, sehingga rakyat dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil.

“Rakyat harus merasakan manfaat langsung dari APBN 2025. Anggaran negara harus dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, memudahkan mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan bilang DPR juga terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan Pemerintah lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa isu yang menjadi perhatian DPR dalam pengawasan termasuk stabilitas harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, penanganan kasus perundungan di sekolah, serta evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit pemerintah.

Selain itu, Puan juga mengungkapkan DPR RI melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan dan pemenuhan hak petugas MBG, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, hingga perlindungan terhadap anak-anak korban penculikan.

“Pengawasan DPR sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat,” tambahnya.

Di bidang diplomasi, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah aktif memperkuat hubungan internasional dengan menghadiri sejumlah kegiatan multilateral dan pertemuan bilateral, seperti dengan Duta Besar Kroasia dan pertemuan dengan delegasi negara sahabat lainnya.

“DPR RI berkomitmen untuk memperkuat diplomasi global dan menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian dunia,” ujar Puan.

Dalam pidatonya, Puan juga mengumumkan DPR akan memasuki masa reses mulai 10 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026. Puan berharap tahun 2026 akan membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia.

“Saya mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun depan membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk kita semua,” tutup Puan.(faz/rid)