Hadapi Gejolak Global, DPR Dorong Penguatan Ekonomi Nasional dan Dukung Kebijakan Mitigasi Pemerintah

DPR RI menggelar sidang paripurna dengan agenda tunggal pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam sidang paripurna ini, Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI berkesempatan memimpin sidang dan membacakan pidato Puan Maharani Ketua DPR.

Pidato tersebut di antaranya menyoroti kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat.

Dasco menegaskan bahwa di tengah gejolak global yang semakin tidak menentu akibat perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri.

Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan, mulai dari guncangan rantai pasok global hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

“Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita memang tidak dapat mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, namun kita bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi dinamika global,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, DPR RI mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan ini melalui kebijakan ekonomi yang kuat dan terarah.

Dasco juga menegaskan bahwa pada masa persidangan kali ini, DPR RI akan memulai pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

“Pemerintah perlu menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang mampu memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional, sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika global yang penuh ketidakpastian,” lanjutnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR akan difokuskan pada isu-isu krusial dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang, guna memastikan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik berjalan optimal dan pembangunan dapat dipercepat.

“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal agar pelayanan kepada rakyat dapat ditingkatkan dan pembangunan nasional tidak terhambat,” tutup Dasco.(faz/ipg)