Hasto: Krisis Etika Jadi Akar Korupsi, PDIP Dorong Penguatan Sistem Demokrasi

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menegaskan bahwa membesarnya praktik korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari krisis etika bangsa dan lemahnya sistem pengawasan negara. Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Mengangkat tema “Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis”, seminar tersebut menyoroti hubungan antara runtuhnya norma demokrasi, intervensi kekuasaan, dan meningkatnya kasus korupsi di era modern.

Dalam paparannya, Hasto mengingatkan bahwa sejarah panjang penyimpangan etika politik pada masa Orde Baru meninggalkan warisan berupa suburnya praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi. Menurutnya, KPK lahir sebagai respons terhadap situasi saat aparat penegak hukum tidak independen karena dikendalikan kekuasaan.

“KPK dibentuk ketika aparat penegak hukum masih berada di bawah kendali penguasa. Karena itulah KPK diberikan kewenangan besar sebagai penyeimbang,” kata Hasto.

Hasto kemudian mengaitkan membesarnya korupsi masa kini dengan pemikiran ilmuwan politik Steven Levitsky, yang menggambarkan bahwa demokrasi dapat runtuh ketika nilai etika dan moral tak lagi dihormati dan kekuasaan terpusat di tangan eksekutif.

“Pemberantasan korupsi sekarang terasa antiklimaks karena kasusnya makin besar. Itu menandakan nilai-nilai etika moral juga ikut merosot,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa intervensi kekuasaan terhadap lembaga independen merupakan pelanggaran serius dalam demokrasi modern.

Hasto juga menyampaikan contoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Presiden, yang menurutnya menempatkan etika sebagai fondasi dalam menjalankan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Megawati tidak pernah mencampuri urusan lembaga independen selama menjabat.

“Ketika Ibu Megawati menjadi Presiden, tidak pernah ada intervensi ke KPU dalam penyelenggaraan Pilpres langsung pertama. Begitu juga terhadap KPK. Itu adalah etika moral yang beliau jaga,” kata Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto memaparkan gagasan PDIP untuk memperkuat pencegahan korupsi secara struktural.

Ia menilai perlu dibangun sistem kelembagaan yang lebih kuat dan konsisten dalam menjalankan fungsi pencegahan, termasuk memperbaiki sistem politik agar tidak membuka ruang bagi politik uang. Ia juga menekankan pentingnya memastikan penegakan hukum tetap bebas dari tekanan politik dan korupsi.

Hasto menegaskan bahwa etika dan moral menjadi benteng terakhir bangsa dalam menghadapi maraknya praktik korupsi.

“Kekuatan etika dan moral adalah fondasi utama. Tanpa itu, sebesar apa pun lembaganya, korupsi tetap akan mencari celah,” ujarnya. (faz/ipg)