Kelangkaan BBM di Tapal Kuda, Komisi VI DPR Minta Pertamina Segera Ambil Langkah Cepat

Krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah Tapal Kuda, meliputi Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo, dalam tiga hari terakhir, menjadi sorotan serius Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB.

Ia mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat guna menghindari meluasnya dampak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Menurut Nasim Khan, kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU telah sangat mengganggu aktivitas warga, mulai dari ke kantor, ke sekolah, hingga kegiatan ekonomi di pasar. Penyebab utama tersendatnya distribusi BBM ini adalah penutupan jalur Gumitir yang merupakan akses utama penyaluran BBM ke kawasan Tapal Kuda.

“Kami sangat prihatin melihat situasi ini. Antrean panjang di SPBU jelas merugikan masyarakat. Pertamina harus segera mengatasi persoalan ini agar tidak menimbulkan kepanikan,” ujar Nasim Khan, Selasa (29/7/2025).

Ia menekankan bahwa kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga memperlambat laju ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia mendorong Pertamina agar memastikan distribusi BBM segera normal kembali.

Sebagai langkah alternatif, Nasim mengusulkan agar pasokan tambahan BBM didatangkan dari daerah sekitar seperti Surabaya dan Malang, asalkan distribusi di daerah-daerah tersebut tetap aman dan tidak terganggu.

“Saya sudah berbicara dengan pihak Pertamina. Mereka harus segera mengambil langkah darurat yang tepat. Jika memungkinkan, BBM bisa didatangkan dari wilayah terdekat yang masih memiliki stok cukup,” jelas legislator asal Jawa Timur ini.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi potensi penimbunan atau penyalahgunaan situasi oleh pihak-pihak tertentu. Ia meminta agar tindakan tegas diberikan jika ada yang mencoba mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi darurat ini.

“Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kondisi ini. Pemerintah harus sigap dan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” pungkasnya. (faz/ipg)