Ketua DPD RI Sebut Wacana Pilkada Dipilih DPRD Perlu Dikaji Mendalam

Sultan B Najamudin Ketua DPD RI menilai wacana pilkada dipilih melalui DPRD sebaiknya tidak dibahas tergesa-gesa. Menurutnya, momen saat ini belum tepat untuk membuka diskusi tersebut, meskipun dirinya mengakui ada problem serius dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama tingginya biaya politik.

“Itu sebenarnya momennya kurang tepat bicara itu, meskipun saya punya buku dan bab-nya detail bahwa biaya politik kita mahal sekali. Demokrasi kita offside, liberal sekali. Makanya kita harus mereview,” ujarnya di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Sultan menjelaskan bahwa pembahasan reformasi demokrasi sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Ia menilai ada kebutuhan untuk membuat sistem lebih efisien, tetapi tetap menjaga prinsip demokrasi yang tidak mundur.

“Salah satunya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efektif dan efisien. Detailnya baca dong bukunya,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia menegaskan bahwa tidak semua urusan dapat serta-merta diserahkan sepenuhnya kepada rakyat tanpa mempertimbangkan pemerataan tingkat pendidikan dan kesiapan daerah. Namun demikian, langkah mundur dari demokrasi juga bukan pilihan.

“Atau minimal kita mulai cicil bahwa memang tidak bisa serta merta diserahkan semua kepada rakyat karena tingkat pendidikannya belum sama. Tapi atas nama demokrasi kita juga tidak boleh setback. Makanya kita selalu mengambil keseimbangan, jalan tengah,” jelasnya.

Menurut Sultan, ruang diskusi tetap terbuka untuk menentukan model pilkada mana yang lebih tepat diterapkan apabila terjadi perubahan sistem.

“Ada pilgub, pilwalkot, ada pilbup. Nanti tinggal kita diskusikan yang mana yang akan kita mulai,” katanya.

Ia menekankan bahwa persoalan utama yang harus diselesaikan adalah mahalnya biaya politik yang menjerat kepala daerah dan berpotensi menimbulkan korupsi. Karena itu, perbaikan harus dilakukan melalui jalur konstitusional.

“Intinya demokrasi kita yang mahal dan liberal ini harus kita reduksi, harus kita kurangi dengan cara-cara konstitusional,” tegas Sultan.

Sultan berharap diskusi terkait efektivitas demokrasi dilakukan dengan kepala dingin, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. (faz/ipg)