Komisi I DPR Minta Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Diperhitungkan Secara Matang

Oleh Soleh Anggota Komisi I DPR RI meminta agar rencana perekrutan 24 ribu prajurit oleh TNI dikaji secara menyeluruh dan tidak dilakukan secara reaktif.

Menurutnya, penambahan personel TNI dalam jumlah besar bukan hal yang bisa diputuskan secara seremonial, karena menyangkut strategi pertahanan jangka panjang.

“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” kata Oleh dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Ia menekankan, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus dilandasi kebutuhan nyata, bukan justru menambah tumpang tindih dengan struktur satuan teritorial yang sudah ada seperti Kodim dan Koramil.

“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” tegasnya.

Oleh juga mendorong agar proses rekrutmen ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, agar tidak melenceng dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Penguatan TNI itu penting, tapi harus berdasar pada kebutuhan objektif dan perencanaan matang. Ini soal masa depan pertahanan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi I DPR akan membahas rencana pembentukan batalyon baru ini secara khusus dengan Panglima TNI.

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudha Kepala Dinas Penerangan TNI AD menjelaskan bahwa rekrutmen 24 ribu prajurit tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan tempur, melainkan difokuskan pada tugas-tugas nonmiliter seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.(faz/iss)