Komisi II Dukung E-Voting untuk Pemilu 2029, Dinilai Efisien dan Lebih Transparan

Eka Widodo Anggota Komisi II DPR RI mendukung penuh wacana penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu 2029 mendatang.

Menurutnya, digitalisasi sistem pemilihan menjadi keniscayaan di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini.

“E-voting ini bisa menjadi mekanisme yang lebih aman, efektif, dan adaptif dalam pelaksanaan pemilu kita,” ujar Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, Kamis (8/5/2025).

Dukungan tersebut merespons pernyataan Bima Arya Wakil Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (5/5/2025), yang menyampaikan kesiapan untuk mulai menerapkan sistem pemilu berbasis elektronik.

Edo menilai, penggunaan e-voting merupakan bagian dari keberlanjutan visi Making Indonesia 4.0, terutama dalam penguatan infrastruktur digital dan literasi teknologi di bidang pemerintahan.

Hal ini, katanya, sudah menjadi komitmen nasional sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2018.

Menurut Edo, e-voting akan memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari efisiensi proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga transparansi yang bisa diakses secara real-time oleh publik dan pengawas.

“Ini akan mengikis keruwetan dan praktik manipulasi suara yang menjadi problem pemilu dari masa ke masa,” tegas legislator dari dapil Jawa Tengah IX itu.

Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemilu yang selama ini dianggap boros dan rawan kebocoran.

Sebagai perbandingan, Edo menyebut anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun, belum termasuk dana pemungutan suara ulang (PSU) sekitar Rp1 triliun. Jumlah itu meningkat tajam dibanding anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp45,3 triliun.

“Saya sudah minta agar BPK melakukan audit menyeluruh, tapi sampai saat ini belum menerima hasilnya,” ungkapnya.

Edo berharap, sistem e-voting bisa mendorong peningkatan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Ia juga menyarankan belajar dari negara-negara yang telah sukses menerapkan sistem ini seperti Estonia, India, Brasil, hingga Amerika Serikat.

Ia menambahkan, pelaksanaan Pemilu 2029 akan berada di tangan jajaran baru Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, DPR akan memastikan proses rekrutmen komisioner berlangsung dengan menjunjung tinggi profesionalisme, khususnya dalam bidang teknologi informasi.

“Kita ingin penyelenggara pemilu ke depan menguasai aspek krusial seperti keamanan sistem, privasi data pemilih, dan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil,” pungkas Edo.(faz/ham)