Komisi V DPR Desak Pemerintah Sikat Habis Pungli Kendaraan di Jalur Logistik

Syafiuddin Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan angkutan barang dan truk logistik di berbagai wilayah Indonesia. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bergerak cepat untuk membersihkan praktik ilegal tersebut.

Syafiuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), setiap truk bisa mengeluarkan biaya pungli mencapai Rp150 juta per tahun.

“Ini masalah serius. Biaya pungli setinggi itu akan dibebankan ke harga barang, yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat. Ini jelas memberatkan rakyat dan membuat biaya logistik kita tidak kompetitif,” kata Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).

Politisi asal Dapil Madura ini meminta adanya langkah tegas dan terkoordinasi dari lintas instansi. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK.

“Saya minta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan instansi terkait lainnya segera bergerak. Audit titik-titik rawan pungli, lakukan operasi gabungan, dan tindak siapa pun yang terlibat, baik aparat maupun sipil,” tegasnya.

Menurut Syafiuddin, praktik pungli yang sistemik ini telah memperpanjang rantai biaya distribusi barang, menambah beban petani, pelaku usaha, dan konsumen, serta memicu permainan tarif yang tidak sehat.

“Kalau kita ingin menurunkan biaya logistik nasional, maka pungli harus dihapuskan total. Satu rupiah pungli saja itu beban tambahan untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih modern, termasuk digitalisasi retribusi, digitalisasi timbangan di jalan, serta menyediakan kanal pengaduan terpadu yang mudah diakses masyarakat.

“Masyarakat harus diberi ruang untuk melapor. Jangan takut! Kami di DPR siap menerima laporan dari masyarakat dan akan kawal terus pengawasannya,” kata Syafiuddin.

Sebagai mitra kerja kementerian infrastruktur dan transportasi, Komisi V DPR RI menegaskan akan terus mengawal langkah pemberantasan pungli di sektor logistik nasional.(faz/iss)