Komisi V DPR Dukung Penerapan Zero ODOL 2027, Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

Syafiuddin Anggota Komisi V DPR RI mendukung kebijakan pelarangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2027.

Dia menilai, langkah itu penting demi keselamatan lalu lintas dan kelestarian infrastruktur jalan.

Seiring dengan itu, Syafiuddin mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan pelaksanaan kebijakan secara matang, terutama sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha yang terdampak.

“Kami mendukung penuh kebijakan zero ODOL. Tapi, agar penerapannya berjalan efektif, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif, terstruktur, dan tepat sasaran, khususnya kepada pengusaha logistik, operator transportasi, dan sopir truk,” ujar Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Politikus dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI itu menjelaskan, kebijakan zero ODOL selaras dengan arah reformasi transportasi darat yang mengedepankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Walau demikian, dia bilang keberhasilan kebijakan itu sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, Syafiuddin mendorong Pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi, termasuk asosiasi pengusaha truk, perusahaan logistik, dan komunitas sopir di berbagai wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, dia berharap adaptasi terhadap aturan baru bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

Kemudian, dia juga meminta Pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak, hingga program pelatihan bagi para sopir.

“Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga soal menciptakan sistem logistik nasional yang efisien dan adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Zero ODOL adalah kebijakan pelarangan total terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan yang diizinkan. Tujuan utama dari kebijakan itu adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi kerusakan jalan yang setiap tahun menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Penerapan kebijakan tersebut disepakati dalam rapat antara DPR RI, Pemerintah, dan asosiasi logistik yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan menyatakan Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan teknis pelaksanaannya.

Sementara, Suroso Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) juga mengklaim para pengemudi truk mendukung kebijakan zero ODOL selama implementasinya dilakukan dengan adil dan disertai dukungan Pemerintah.(faz/rid)