Komisi VI DPR Dukung Langkah Danantara Kurangi Jumlah BUMN

Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan terhadap rencana pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Rivqy Abdul Halim Anggota Komisi VI DPR menilai langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja BUMN yang selama ini dinilai kurang optimal.

“Jumlah BUMN saat ini terlalu banyak. Tapi sebagian besar justru merugikan negara. Lebih baik jumlahnya sedikit tapi sehat dan menguntungkan,” ujar Rivqy di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

BPI Danantara berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.046 perusahaan menjadi 228. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran agar BUMN bisa menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Rivqy menegaskan, banyak BUMN yang justru membebani APBN karena terus merugi. Padahal, 97 persen dividen BUMN hanya datang dari delapan perusahaan saja.

“Sisanya, sebagian besar malah rugi. Negara menanggung kerugian hingga Rp50 triliun setiap tahun akibat inefisiensi pengelolaan. Ini tidak bisa dibiarkan terus,” katanya.

Restrukturisasi juga disebut perlu dilakukan melalui penggabungan unit usaha sejenis. Misalnya, BUMN yang bergerak di sektor perhotelan, properti, hingga rumah sakit bisa digabung agar lebih efisien.

Ia mencontohkan pembentukan Indonesia Healthcare Corporation (IHC), holding rumah sakit BUMN di bawah Pertamina, sebagai model yang bisa diikuti untuk sektor lain.

“Ini bukan soal memperkecil peran negara, tapi justru memperkuat. Dengan pengelolaan yang lebih fokus dan profesional, BUMN bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap politisi muda asal Dapil Jawa Timur IV itu.

Dengan adanya dukungan politik dari parlemen, Rivqy berharap rencana BPI Danantara segera diimplementasikan.

“Kami di Komisi VI siap mengawal proses ini. Pengurangan jumlah BUMN sudah sangat mendesak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dony Oskaria Chief Operating Officer BPI Danantara mengungkapkan bahwa efisiensi BUMN menjadi bagian dari permintaan langsung Prabowo Subianto Presiden.

Dony menyebut, banyaknya jumlah BUMN saat ini tidak berbanding lurus dengan besarnya pendapatan negara.

“52 persen BUMN itu merugi. Ini menunjukkan bahwa bukan soal kuantitas, tapi kualitas dan manajemen yang perlu dibenahi,” ujar Dony, Jumat (15/8/2025). (faz/ipg)