Rencana penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPR RI.
Hindun Anisah Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB mengatakan, wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
“Usulan terkait kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas perlu kajian yang komprehensif. Kita harus pastikan kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” ujar Hindun dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, penggabungan dua lembaga itu menjadi kementerian bisa membawa sejumlah keuntungan. Satu di antaranya, memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional.
Selain itu, perubahan tersebut dinilai bisa mempercepat respons pemerintah terhadap potensi krisis pangan, memperjelas rantai komando, dan membantu stabilisasi harga pangan.
Meski demikian, Hindun juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi persoalan baru. Ia mengingatkan adanya risiko tumpang tindih kewenangan dan pembengkakan birokrasi jika tidak dirancang dengan baik.
“Kita tidak ingin reformasi kelembagaan ini malah memperlambat kerja di lapangan atau menambah beban baru. Harus ada kajian matang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hindun menilai apapun bentuk kelembagaan yang dipilih, pemerintah tetap harus memprioritaskan pembenahan distribusi beras nasional.
Dia menyebut, distribusi yang efisien merupakan kunci untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan di seluruh daerah.
“Yang paling penting, kebijakan pangan harus berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai pangan kita,” pungkasnya.(faz/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
