Mendagri Instruksikan Penundaan Perjalanan Luar Negeri dan Kegiatan Seremonial Pejabat Daerah

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan anggota DPRD di Indonesia untuk menunda seluruh agenda perjalanan ke luar negeri.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan di daerah, terutama yang dinilai masih rawan secara nasional maupun lokal.

“Seluruh keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri saya minta untuk ditunda,” ujar Tito usai memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/92025).

Tito menegaskan bahwa meskipun secara aturan setiap perjalanan luar negeri pejabat daerah harus melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri, untuk sementara waktu izin tersebut tidak akan diterbitkan.

“Biasanya ada mekanisme izin dari Kemendagri, namun saat ini semua izin saya tunda,” tegasnya.

Selain menyoroti perjalanan dinas ke luar negeri, Tito juga meminta para kepala daerah yang wilayahnya dinilai masih dalam kondisi rawan untuk tetap berada di tempat dan fokus mengendalikan situasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Para kepala daerah yang daerahnya masih dianggap rawan, harus tetap berada di lokasi dan aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dalam menjaga stabilitas,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan kesan pemborosan ditunda. Ia mencontohkan kegiatan seperti pesta, pertunjukan musik, atau acara seremonial lain yang bersifat dinas dan hanya menghabiskan anggaran.

“Semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, seperti pesta-pesta dan musik, itu harus ditunda. Kita harus peka terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.

Tito menekankan pentingnya empati dan sensitivitas para pejabat terhadap situasi ekonomi dan sosial yang tengah dihadapi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pemerintahan di bawah Prabowo Subianto Presiden tengah fokus pada program efisiensi di berbagai sektor, dan sudah sepatutnya para pejabat daerah menunjukkan sikap serupa. (faz/ipg)