
Ali Shahab pakar politik Universitas Airlangga (Unair) menilai, usulan pemberian dana besar pada partai politik (parpol) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak efektif.
“Artinya, sampai berapa besar anggaran itu bisa menjamin orang partai tidak korupsi?” tanya Ali Shahab, Minggu (25/5/2025).
Ali menegaskan, pejabat negara sejatinya merupakan bentuk pengabdian. Begitu juga ketika menjadi kader partai politik. Sehingga, komitmen dari awal harusnya tidak melakukan korupsi, baik dengan adanya dana besar atau tidak.
“Saya kira kurang efektif, berapa pun dana yang diberikan ke Parpol kalau tidak ada komitmen ya sama saja. Memang menjadi pejabat negara sebagai bentuk pengabdian,” katanya.
Sehingga menurutnya, mekanisme apa pun yang dilakukan untuk mendanai Parpol tetap bisa menjadi celah korupsi jika internal Parpol tidak ada komitmen yang kuat.
Apalagi, lanjut dia, saat ini kondisi APBN sedang sulit, sehingga usulan tersebut menurutnya perlu menjadi pertimbangan, karena negara harus melakukan pengeluaran secara terencana dan terukur.
“Jangan rakyat saja yang disuruh efisiensi, tapi elite pemerintah tidak melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Alih-alih memberikan dana besar, menurutnya memberi hukuman berat lebih efektif untuk mencegah korupsi, yakni seperti perampasan aset dan hukuman sosial.
Dalam hal itu, ia juga menekankan bahwa masyarakat tetap perlu untuk melakukan kontrol sosial kepada elite politik. Menurutnya, masyarakat yang cerdas dan kritis diperlukan untuk mencegah kasus korupsi, salah satunya dengan tidak memilih kembali politisi yang terbukti pernah korupsi.
“Saya yakin ketika komitmen anti korupsi di masyarakat kuat, maka otomatis akan menjadi kontrol kepada politisi,” pungkasnya. (ris/saf/ham)