Pemda Boleh Rapat di Hotel, DPR Minta Ada Panduan Jelas Supaya Tak Kebablasan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi kelonggaran bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap industri perhotelan yang sempat terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, DPR RI mengingatkan perlunya pedoman yang jelas agar pelaksanaan kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan, atau bahkan penyimpangan.

Muhammad Khozin Anggota Komisi II DPR RI mendukung langkah relaksasi tersebut, tapi meminta adanya panduan resmi yang diperbarui.

“Secara prinsip, saya setuju dengan relaksasi anggaran ini. Industri perhotelan memang perlu didukung. Tapi Pemda butuh pedoman yang jelas, supaya tidak kebablasan,” kata Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Dia merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang terbit 23 Februari 2025 sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Menurutnya, SE tersebut idealnya direvisi atau diperbarui untuk mengakomodasi kebijakan relaksasi yang kini diberlakukan.

“Harus ada SE baru sebagai revisi atas SE sebelumnya. Itu penting sebagai pedoman Pemda dalam menggunakan anggaran, terutama untuk kegiatan seremonial, seminar, dan kajian,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini Jember ini.

Khozin menilai, panduan teknis yang rinci akan menghindari multitafsir dan ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan. Apalagi dalam SE dan Inpres sebelumnya secara tegas membatasi belanja yang bersifat seremonial.

“Kalau tidak ada pedoman baru, bisa menimbulkan kebingungan bahkan potensi pelanggaran. Semangat efisiensinya tetap harus dijaga, tapi pelaksanaannya juga harus terukur,” tegasnya lagi.

Khozin juga mengingatkan pentingnya Kemendagri membuat kebijakan yang matang dan berbasis kajian.

“Ke depan, setiap kebijakan harus melalui kajian yang matang dan tidak terkesan plin-plan,” ujarnya.

Terkait kondisi industri perhotelan, Khozin menyebut tidak semua daerah terdampak secara merata oleh kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, daerah yang memiliki sektor pariwisata berkembang tetap bisa menjaga stabilitas sektor perhotelannya.

“Daerah yang obyek wisatanya optimal, hotelnya tetap hidup. Maka Pemda juga harus aktif menggali potensi lokalnya. Karena dampaknya juga akan terasa di sektor lain, seperti UMKM,” pungkas legislator dari Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu.(faz/iss)