Pimpinan DPR dan Fraksi Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Puan Maharani Ketua DPR RI memimpin rapat bersama para pimpinan fraksi dan unsur pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya transformasi kelembagaan DPR menyikapi aspirasi publik yang semakin kritis terhadap kinerja wakil rakyat.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Puan menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ajang urun rembuk untuk merumuskan langkah konkret perubahan DPR.

Hadir mendampingi Puan, Wakil Ketua DPR RI masing-masing Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi dari partai-partai politik di parlemen.

“Saya baru saja memimpin diskusi bersama para pimpinan fraksi dalam rangka transformasi DPR,” ujar Puan, Kamis (4/9/2025).

Satu di antara hasil penting dari pertemuan ini adalah kesepakatan kolektif untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Selain itu, DPR juga sepakat untuk melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi sebagai bentuk penghematan dan respons terhadap kritik publik.

“Kami mendengar dan memahami aspirasi masyarakat. DPR tidak menutup diri, dan akan terus melakukan evaluasi. Saya sendiri yang akan memimpin proses reformasi ini.” tegas Puan.

Langkah ini menjadi bagian dari respons DPR terhadap gelombang demonstrasi yang terjadi secara nasional pada akhir Agustus 2025 lalu.

Sebagai tindak lanjut, DPR juga telah mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog di Senayan pada 3 September 2025.

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang turut hadir dalam pertemuan dengan mahasiswa menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi penting, seperti tuntutan transparansi dan pemangkasan fasilitas, menjadi catatan serius DPR.

“Ketua DPR Ibu Puan Maharani akan langsung memimpin reformasi kelembagaan ini. Ini komitmen kita bersama agar DPR menjadi lembaga yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” ujar Dasco.

Ia menambahkan bahwa proses evaluasi internal sebenarnya sudah berlangsung sebelum forum dialog dengan mahasiswa dilakukan. Namun, momen pertemuan dengan mahasiswa menjadi titik penting dalam memperkuat tekad bersama untuk melakukan perubahan mendasar.

“DPR belajar dari dinamika yang terjadi. Reformasi ini akan menjadi proses kolektif yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR,” tegasnya. Dengan adanya komitmen ini, DPR berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjalankan fungsinya secara lebih profesional dan transparan.(faz/ham)