PKB Tegas Tolak Proyek Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp30 triliun di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Proyek yang menuai sorotan itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Hindun Anisah Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB menyampaikan bahwa rencana tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan.

Ia menegaskan bahwa Jepara bukanlah lokasi yang tepat untuk proyek semacam ini, mengingat karakteristik demografis dan budaya masyarakatnya.

“Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Proyek ini tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tapi juga mencederai nilai-nilai sosial dan keagamaan warga yang mayoritas beragama Islam,” ujar Hindun di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek tersebut belum memenuhi standar kelayakan. Limbah dari peternakan babi, menurutnya, bisa mencemari udara, air, dan tanah jika tidak ditangani dengan teknologi dan sistem yang ketat.

“Bau menyengat dari limbah dan feses babi bisa menjadi gangguan serius bagi warga sekitar. Risiko pencemaran sangat besar dan harus jadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan pembangunan,” tambahnya.

Hindun juga menyinggung pentingnya memperhatikan aspek sosial budaya dalam pembangunan. Ia menyebut adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah yang mengharamkan kegiatan yang berhubungan dengan peternakan babi sebagai alasan kuat penolakan.

“Fatwa MUI itu merupakan cerminan aspirasi umat Muslim di Jepara. Pemerintah tidak boleh mengabaikan pandangan masyarakat, apalagi jika sampai memicu keresahan sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, PKB meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menghentikan rencana tersebut demi menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

“Kami akan terus mengawal aspirasi warga. Pemerintah harus mencabut rencana pendirian peternakan babi ini demi kebaikan bersama,” pungkas Hindun.(faz/ipg)