Prabowo Presiden Berhentikan Lima Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Gunawan

Prabowo Subianto Presiden RI, sore hari ini, Senin (8/9/2025), melakukan perombakan susunan (reshuffle) menteri dalam Kabinet Merah Putih, dan langsung melakukan pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029, yang dibacakan Nanik Purwanti Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Sejumlah menteri yang diberhentikan dengan hormat yaitu Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Kemudian, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

Berikutnya, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi di sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Prabowo Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) dan Dahnil Anzhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri mengikuti Prabowo Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden tidak melantik Menko Polkam dan Menpora. Sekarang, di Kemenpora ada Taufik Hidayat selaku Wakil Menteri, dan di Kemenko Polkam ada Lodewijk Friedrich Paulus Wakil Menko Polkam.

Sekadar informasi, reshuffle adalah istilah yang merujuk pada perombakan atau perubahan susunan menteri dalam kabinet pemerintahan oleh Presiden.

Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. (rid/ipg)