Prabowo Sebut DPR Cabut Tunjangan hingga Kunjungan Luar Negeri

Prabowo Subianto Presiden RI memastikan segala aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi beberapa waktu belakangan ini didengar oleh pemerintah serta DPR RI.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Presiden menambahkan, para pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan publik.

Ia mengungkapkan bahwa pimpinan partai akan mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” kata Prabowo.

“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 9/1998, dan United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. Namun, lanjut dia, aspirasi harus disampaikan secara damai.

“Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” katanya.

Sementara itu, konferensi pers pada Minggu dihadiri oleh Puan Maharani Ketua DPR RI, Ahmad Muzani Ketua MPR RI, dan Sultan Bachtiar Najamudin Ketua DPD RI.

Selain itu, ada pula Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP, Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem, Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan Muhammad Kholid Sekjen PKS. (saf/ham)