Prancis Hadapi Krisis Politik, Oposisi Ajukan Mosi Pemakzulan Macron

Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai sayap kiri radikal France Unbowed (LFI), pada Sabtu (6/9/2025) waktu setempat, menyatakan bahwa oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Emmanuel Macron Presiden Prancis.

“Dia harus pergi,” kata Melenchon dalam konferensi pers di Lille, Prancis utara seperti dikutip kantor berita Anadolu, Minggu (7/9/2025).

Melenchon juga menyinggung situasi di Gaza. Ia mengatakan, jika partainya berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Selain itu, ia memprediksi pemerintahan Francois Bayrou Perdana Menteri Prancis akan tumbang dalam pemungutan suara mosi tidak percaya pada Senin mendatang, dan menyebut hal itu sebagai “kemenangan rakyat.”

Prancis tengah menghadapi ketegangan politik yang semakin meningkat menjelang pemungutan suara penting di Majelis Nasional.

Bayrou, yang pada Juli lalu mempresentasikan kerangka anggaran 2026, tengah mencari dukungan untuk rencana penghematan sebesar €44 miliar (Rp792 triliun) guna menekan utang publik yang sudah mencapai 113 persen dari PDB.

Prancis saat ini juga memiliki salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa, yakni 5,8 persen. Bayrou memperingatkan bahwa negara berada “di ambang keterlilit utang berlebih” dan meminta anggota parlemen untuk memilih “tanggung jawab daripada kekacauan.”

Namun, partai oposisi dari berbagai spektrum politik, mulai dari LFI, National Rally (RN) yang berhaluan kanan jauh, hingga Partai Sosialis, berjanji menolak rencana pemerintah.

Negosiasi anggaran memang telah lama menjadi sumber ketegangan politik di Prancis. Tahun lalu, kegagalan mencapai kesepakatan soal anggaran 2025 menyebabkan runtuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember, setelah oposisi kiri dan kanan bersatu mendukung mosi tidak percaya. (bil)