Puan Maharani Buka Sidang DPR, Apresiasi Langkah Cepat Prabowo Selesaikan Isu Strategis di Raja Ampat dan Aceh

Puan Maharani Ketua DPR RI secara resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025).

Dalam pidatonya, Puan memberikan apresiasi kepada Prabowo Subianto Presiden atas penyelesaian cepat dan tegas terhadap dua isu penting yang menyita perhatian publik yakni polemik pertambangan di Raja Ampat dan sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR RI, masing-masing Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Di hadapan para anggota legislatif yang baru kembali dari masa reses, Puan menyampaikan pentingnya pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyat, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keutuhan wilayah.

“Pembangunan nasional bukan semata pembangunan gedung atau infrastruktur, melainkan juga tentang seberapa baik negara hadir melayani dan melindungi rakyatnya,” tegas Puan.

Salah satu wujud nyata kehadiran negara, lanjutnya, tampak dari respons cepat pemerintah dalam menuntaskan dua persoalan besar yang sempat mengemuka, pencabutan izin tambang di pulau kecil Raja Ampat dan penetapan status empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumut.

“DPR RI menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang cepat dan responsif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara akuntabel dan tidak berlarut-larut,” ujar Puan.

Pemerintah sebelumnya telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Raja Ampat karena terbukti melakukan pelanggaran.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sementara PT GAG Nikel tidak dicabut izinnya karena dinilai masih patuh terhadap regulasi lingkungan hidup berdasarkan hasil evaluasi Amdal.

Adapun dalam penyelesaian sengketa empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, Prabowo Presiden memutuskan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan ini diambil berdasarkan verifikasi dokumen resmi yang dimiliki pemerintah pusat.

Puan menilai keputusan-keputusan tersebut mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan aspiratif.

Ia menekankan bahwa kerja sama antara DPR dan Pemerintah adalah kunci sukses pembangunan yang berpihak pada rakyat.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas,” katanya.

Menutup pidato pembukaan, Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kinerja DPR selama masa persidangan yang berlangsung hingga 24 Juli 2025.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 resmi dimulai. Partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya fungsi DPR sangat penting demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan pembangunan yang adil,” pungkasnya.(faz/iss)