Puan Maharani: DPR Fasilitasi Tuntutan Ojol, Cari Solusi Terbaik untuk Semua Pihak

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa serentak di sejumlah titik strategis di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk menurunkan potongan tarif aplikasi menjadi maksimal 10 persen.

Menanggapi hal itu, Puan Maharani Ketua DPR RI menyatakan pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

“Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Puan mengatakan, sejumlah komisi di DPR telah dilibatkan untuk menindaklanjuti aspirasi para driver ojol. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi IX soal ketenagakerjaan, serta Komisi I yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika disebut aktif dalam pembahasan persoalan ini.

“Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi apa yang terbaik buat semua, kita akan dorong bersama agar solusinya adil,” tambahnya.

Terkait aksi demo yang berlangsung hari ini, Puan mengimbau para pengemudi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, Lasarus Ketua Komisi V DPR RI mengatakan pihaknya telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan pengemudi ojol pada Senin, 26 Mei 2025.

“Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman pengemudi ojol. Komisi V akan gelar RDP hari Senin, jam 1 siang. Setelah itu, baru kami akan undang pihak operator,” ucap Lasarus di Gedung DPR.

Ia menegaskan, dalam forum itu tidak akan langsung mempertemukan driver dan pihak aplikator.

“Kalau didudukkan di hari yang sama, lalu dipaksa ambil keputusan di ruangan itu, tentu kurang bijak. Kita perlu kejar regulasinya dulu. Undang-undangnya yang harus kita tata,” jelasnya.

Dalam aksi hari ini, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pengurangan potongan aplikasi menjadi maksimal 10 persen, revisi tarif penumpang, serta penghapusan program yang dianggap merugikan seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.

Asosiasi Ojol Garda Indonesia juga menegaskan selama aksi berlangsung, para driver mematikan aplikasi dan tidak menerima pesanan. Mereka meminta masyarakat untuk tidak memesan layanan transportasi online sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan pengemudi.

Di sisi lain, para driver juga meminta agar tarif layanan pengantaran makanan dan barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, aplikator, regulator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (faz/ipg)