Puan Maharani Terima Utusan Khusus Presiden Korea, Dorong Percepatan Pembaruan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran

Puan Maharani Ketua DPR RI menerima kunjungan kehormatan Delegasi Utusan Khusus Presiden Republik Korea di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Dalam pertemuan ini, Puan mendorong percepatan pembaruan kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan yang hingga kini masih tertunda.

Delegasi Korea dipimpin oleh Cho Jeong-Sik dan turut serta anggota parlemen Korea masing-masing Seo Young-Kyo dan Lee Jae-Gang.

Rombongan tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 14.30 WIB dan disambut langsung oleh Puan bersama sejumlah anggota DPR, termasuk Alex Indra Lukman Wakil Ketua Komisi IV, Dede Indra Permana Soediro Wakil Ketua Komisi III, serta Gilang Dhielafararez Anggota Komisi III.

Puan menyampaikan ucapan selamat kepada Lee Jae-Myung Presiden Korea yang baru dan berharap kepemimpinannya akan membawa kemajuan bagi Republik Korea serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

“Republik Korea adalah mitra strategis Indonesia. Kunjungan ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintahan Korea yang baru untuk terus mempererat kerja sama dengan Indonesia,” kata Puan.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kolaborasi, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta stabilitas kawasan di tengah tantangan global.

Salah satu isu utama yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah kerja sama penempatan PMI di Korea Selatan melalui skema Employment Permit System (EPS).

Puan mengungkapkan bahwa pembaruan nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut masih tertunda, salah satunya karena belum tercapainya kesepakatan terkait perlindungan bagi pekerja sektor perikanan.

“Saya berharap pembahasan kerja sama penempatan pekerja migran ini dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan kesepakatan yang menjamin perlindungan hak-hak PMI, khususnya di sektor yang rentan,” tegas Puan.

Ia menekankan bahwa para PMI Indonesia dikenal sebagai pekerja yang giat dan produktif, serta telah memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi Korea. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas yang harus dijaga bersama.

Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama di level regional dan internasional, termasuk melalui forum MIKTA dan ASEAN+3. Sebagai dua negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi menengah, Indonesia dan Korea disebut memiliki tanggung jawab untuk mendorong stabilitas dan pembangunan kawasan.

“MIKTA bisa menjadi platform penting untuk menjembatani pandangan negara-negara besar dunia. Indonesia dan Korea dapat berperan aktif di dalamnya,” ujarnya.

Dalam konteks diplomasi parlemen, Puan juga menggarisbawahi kerja sama antarlegislatif kedua negara yang terus berkembang. DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral dengan Majelis Nasional Korea untuk periode 2024–2029.

Ia juga menyambut baik keikutsertaan parlemen Korea sebagai pengamat di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Puan menyampaikan rencananya untuk hadir dalam Pertemuan Ketua Parlemen MIKTA di Seoul pada 12 November 2025 mendatang, yang akan menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antar parlemen.

Selain aspek politik dan ekonomi, Puan juga mendorong peningkatan hubungan antar masyarakat kedua negara. Menurutnya, people-to-people contact perlu diperkuat melalui kerja sama pendidikan, pertukaran budaya, dan pariwisata.

“Saya berharap lebih banyak kesempatan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Korea. Juga perlu didorong pertukaran pelajar, dosen, dan riset bersama,” ujar mantan Menko PMK itu.

Ia menambahkan bahwa pertukaran budaya dan pariwisata bukan hanya memperkenalkan kebudayaan masing-masing negara, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam antar masyarakat.

Terkait ketegangan di Semenanjung Korea, Puan menyampaikan keprihatinan DPR RI dan menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung stabilitas serta perdamaian di kawasan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kawasan tersebut tetap bebas dari senjata nuklir.

“Indonesia mendorong semua pihak untuk menahan diri dan tidak meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Stabilitas kawasan adalah kepentingan bersama,” katanya. (faz/ipg)