Pemerintah Didesak Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumatra sebagai Bencana Nasional
Rabu, 3 Desember 2025 | 11:40 WIB
Abdul Fikri Faqih Anggota Komisi X DPR RI meminta pemerintah bergerak cepat menyelamatkan sektor pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah bencana banjir dan tanah longsor merusak sedikitnya 1.009 sekolah di tiga provinsi tersebut.
Menurut Fikri, kondisi ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Negara, kata dia, harus segera turun tangan memastikan anak-anak tetap bisa belajar meski fasilitas pendidikan rusak parah.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Fikri menilai skala kerusakan sekolah sangat besar dan membutuhkan biaya pemulihan yang tidak mungkin ditanggung oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.
Karena itu, ia mendesak Kemendikdasmen segera berkoordinasi dengan BNPB untuk memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) agar penanganan dapat berlangsung cepat.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup. Maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB, karena di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas legislator PKS itu.
Fikri juga meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar.
Ia menekankan pentingnya penyediaan sekolah darurat, dengan syarat kondisi psikologis siswa telah dinilai terlebih dahulu.
“Kami mendorong adanya sekolah darurat, tapi harus dipastikan anak-anak tidak mengalami trauma. Kalau masih trauma, perlu dilakukan trauma healing terlebih dahulu,” katanya.
Untuk itu, ia mengusulkan kolaborasi lintas kementerian agar pendampingan psikologis berjalan efektif. Kemendikdasmen disebut perlu bekerja sama dengan Kemensos dan Kemendiktisaintek.
Menyikapi keterbatasan jaringan internet di lokasi bencana, Fikri mengusulkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan dukungan modul fisik.
“PJJ bisa menjadi solusi sementara. Karena internet belum memadai, pemerintah harus menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” jelasnya.
Selain penanganan jangka pendek, Fikri mengungkapkan bahwa DPR saat ini sedang memperkuat regulasi pendidikan dalam kondisi darurat melalui pembahasan revisi UU Sisdiknas.
Menurutnya, Indonesia yang berada di kawasan cincin api harus memiliki sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.
“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana selalu muncul,” pungkasnya. (faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
