Terima Aspirasi Mahasiswa, Pimpinan DPR Siap Jadikan Tuntutan 17+8 sebagai Bahan Evaluasi

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI menyatakan pihaknya sudah menerima aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan organisasi kemahasiswaan.

Pertemuan yang berlangsung hari ini, Rabu (3/9/2025), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Antara lain, komitmen DPR untuk berkoordinasi dengan pemerintah serta melakukan evaluasi terhadap tuntutan mahasiswa yang dikenal dengan istilah “17+8”.

“Pertama, kami Pimpinan DPR menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa BEM dan organisasi kemahasiswaan. Mereka menyampaikan beberapa hal dan sudah kami terima dengan baik. Kami juga sudah bersepakat untuk beberapa poin, termasuk permintaan DPR berkomunikasi dengan pemerintah. Itu sudah kami sampaikan, dan pihak pemerintah akan menerima mereka, mungkin besok. Saya belum tahu siapa yang akan menerima dari pihak pemerintah,” ujar Dasco usai pertemuan dengan mahasiswa di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Terkait isu penahanan mahasiswa dalam aksi demonstrasi sebelumnya, Dasco menegaskan DPR akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melihat setiap kasus secara individual.

“Kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian dan melihat kasus per kasus. Apabila memang bisa dikomunikasikan, maka DPR akan menjembatani. Namun, hal ini tentu tidak termasuk tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti secara hukum,” tegasnya.

Kemudian, Dasco juga menyatakan tuntutan mahasiswa yang termasuk dalam daftar “17+8” akan menjadi bahan evaluasi internal DPR. Dalam waktu dekat, DPR akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pandangan.

“Sebagian dari apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa memang termasuk dalam 17+8. Dalam audiensi tadi, kami tegaskan bahwa DPR dalam waktu sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, termasuk poin-poin dalam 17+8. Besok kami akan menggelar rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan mengapa baru sekarang DPR menerima mahasiswa secara langsung, Dasco menyatakan, sebenarnya aspirasi publik selama ini telah ditampung melalui rapat-rapat dengar pendapat di komisi-komisi, termasuk dalam pembahasan RKUHP.

“Sebenarnya setiap aspirasi selalu kami terima di komisi-komisi, termasuk soal KUHP yang sampai sekarang belum selesai karena masih dalam proses menerima aspirasi publik maupun mahasiswa. Kemarin, dalam aksi penyampaian pendapat, kami memang ingin keluar untuk menerima massa, seperti hari ini. Namun, pada saat itu situasinya tidak memungkinkan karena di luar sudah tidak murni lagi pengunjuk rasa, melainkan ada pihak-pihak yang menunggangi aksi,” tutupnya.

Seperti diketahui, “17+8 Tuntutan Rakyat”, sebuah platform tuntutan publik yang tengah viral di Indonesia adalah:

17 Tuntutan Jangka Pendek

Diminta kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, serta kementerian ekonomi. Ringkasnya, meliputi:

1. TNI ditarik dari pengamanan sipil – kembali ke barak, dan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran

2. Tim investigasi independen dibentuk – mengusut secara transparan kasus kekerasan yang terjadi selama demonstrasi (Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dsb.)

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup

4. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka, mencakup gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas

5. Periksa anggota DPR bermasalah melalui Badan Kehormatan DPR dan KPK

6. Sanksi tegas untuk anggota DPR tidak etis, termasuk memecat kader yang memicu kemarahan publik

7. Partai politik umumkan komitmen berpihak ke rakyat di tengah krisis

8. Libatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan kekerasan polisi, patuhi SOP pengendalian massa

11. Proses hukum transparan terhadap aparat pelanggar HAM

12. TNI segera kembali ke barak, hentikan pengamanan sipil

13. Tegakkan disiplin internal TNI, agar tidak mengambil alih fungsi Polri

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil saat krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol

16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk membahas upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang

Didorong untuk reformasi struktural dalam sistem pemerintahan dan politik:

1. Reformasi besar-besaran DPR – audit independen, syarat anggota baru yang lebih ketat, KPI kinerja, dan hapus keistimewaan

2. Reformasi partai politik – tingkatkan transparansi keuangan dan kuatkan pengawasan eksekutif serta fungsi oposisi

3. Reformasi perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat

4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, perkuat independensi KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem Polri agar lebih profesional dan humanis

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian – hapus peran sipil

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti PSN, UU Cipta Kerja, dan tata kelola BUMN.(faz/rid)