Puan secara terbuka menyoroti adanya tantangan politik yang berpotensi menguji prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Bahkan, ia mengingatkan bahaya penyalahgunaan instrumen kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara.
“Kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional,” ujar Puan.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara berkala.
Demokrasi harus menjamin kesetaraan hak politik, kebebasan warga negara, supremasi hukum, serta memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok maupun individu.
Dalam konteks itulah, Puan menegaskan DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.
“DPR RI juga akan memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional,” katanya.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

