Bamsoet: Tiga Bidang Strategis Wantimpres Jadi Kunci Perkuat Nasihat kepada Prabowo Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menetapkan tiga bidang strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Prabowo Subianto Presiden.

Pembentukan tiga bidang tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap tantangan nasional.

Bambang Soesatyo atau Bamsoet Anggota Wantimpres mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Tiga bidang yang disepakati meliputi Politik, Hukum dan Keamanan, Kesejahteraan Sosial, serta Ekonomi dan Keuangan.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dipimpin Agum Gumelar, Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin Pratikno, sedangkan Bidang Ekonomi dan Keuangan diketuai Chairul Tanjung. Bamsoet sendiri bergabung dalam Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Menurut Bamsoet, penyederhanaan struktur dari empat komisi pada periode sebelumnya menjadi tiga bidang merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas kerja Wantimpres.

Dengan pembagian tersebut, setiap bidang diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih mendalam dan menyusun masukan yang relevan bagi Presiden.

“Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Wantimpres harus mampu membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan yang bisa segera dijalankan Presiden,” ujar Bamsoet.

Ia menilai tantangan pemerintahan semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, ancaman keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi tersebut membutuhkan pertimbangan strategis yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung stabilitas politik, memperkuat supremasi hukum, menjaga pertahanan negara, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bidang ini juga mencakup isu keamanan nasional, ancaman siber, disinformasi, dan kejahatan lintas negara.

Bamsoet menegaskan, stabilitas politik dan keamanan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Karena itu, Wantimpres perlu memberikan perhatian terhadap profesionalisme aparat, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis,” katanya.

Ia menambahkan, rekomendasi di bidang politik, hukum dan keamanan harus mampu menjawab persoalan secara konkret, termasuk mendorong penegakan hukum yang adil dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin Pratikno diarahkan untuk mengkaji efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bidang ini memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, hingga penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bamsoet menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan desa, berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, Wantimpres dapat berperan memberikan masukan kepada Presiden mengenai hambatan pelaksanaan program sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin Chairul Tanjung akan berfokus pada penyelarasan kebijakan fiskal, moneter, investasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan dan energi.

Bidang ini juga diharapkan memberikan analisis mengenai berbagai tantangan ekonomi, termasuk tingginya biaya logistik, optimalisasi investasi, penguatan industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Bamsoet berpandangan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen membutuhkan langkah strategis yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing nasional.

“Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor,” jelasnya.

Ia menilai, sinkronisasi kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target tersebut. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil harus saling mendukung agar investasi dapat berkembang, industri nasional semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi Harus Terukur dan Lintas Sektor
Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan bahwa efektivitas tiga bidang Wantimpres sangat ditentukan oleh kemampuan setiap bidang bekerja secara terpadu. Berbagai persoalan nasional, menurutnya, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata.

Ia mencontohkan, persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berkaitan dengan ketahanan energi, distribusi, biaya logistik, harga pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial.

Begitu pula pengangguran yang berhubungan erat dengan investasi, pendidikan, kebutuhan industri, dan kualitas tenaga kerja.

Karena itu, Wantimpres perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai dasar penyusunan rekomendasi.

Bamsoet menilai, setiap rekomendasi idealnya memuat identifikasi akar masalah, analisis dampak, langkah penyelesaian, serta pembagian tanggung jawab yang jelas bagi kementerian atau lembaga terkait.

“Wantimpres harus berani menyampaikan pandangan yang objektif kepada Presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia berharap, pembagian tiga bidang strategis tersebut dapat memperkuat peran Wantimpres sebagai mitra Presiden dalam merumuskan arah kebijakan nasional.(faz/ham)