Rabu, 18 November 2026

DPRD Surabaya Dorong PAUD Khusus Disabilitas Jangkau Warga Miskin

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Foto: Meilita Elaine suarasurabaya.net

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mendorong pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus anak penyandang disabilitas fokus menjangkau warga miskin.

Dia mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendirikan sekolah khusus anak disabilitas negeri.

“Karena sepengetahuan kami itu masih belum banyak di Surabaya dan rata-rata itu masih milik swasta yang tentunya biayanya sangat tinggi karena membutuhkan treatment khusus terkait dengan proses belajar mengajarnya,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bahtiyar, urgensi sekolah disabilitas negeri karena mahalnya biaya sekolah disabilitas swasta yang sudah ada.

Dia mendorong sekolah disabilitas milik pemkot yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) fokus menjangkau warga miskin.

“Kalau semua diterima nanti kan kasihan sekolah swasta yang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga nanti ada verifikasi khusus terkait dengan persyaratan dan bisa diterapkan di Surabaya,” bebernya.

Lebih lanjut, Bahtiyar berharap sekolah disabilitas milik pemkot akan merata di semua wilayah Surabaya sesuai jenjang.

“Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa ditangani dengan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kurikulum yang ada,” ungkapnya.

Dia mendukung adanya pelatihan khusus bagi guru di sekolah disabilitas negeri untuk memberikan kemampuan penanganan khusus pada siswa.

“Sehingga, jangan sampai nanti ada kekerasan di sekolah. Karena ini dibutuhkan kesabaran. Karena namanya khusus juga perlu penanganan yang sangat khusus,” tutupnya.

Terpisah, Febrina Kusumawati Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyebut, hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.

“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” tandasnya. (lta/ham/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
28o
Kurs